Adji Prakoso
Hakim Yustisial Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung RI
Penulis menyelesaikan pendidikan Strata 1 hukum dari Fakultas Hukum Universitas Udayana dan Strata 2 dari Magister Ilmu Hukum Universitas Jambi. Selain bertugas sebagai Hakim Yustisial di Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung, penulis juga aktif sebagai salah satu Wakil Redaktur Pelaksana MARINews, penulis jurnal ilmiah di berbagai platform dan terlibat penelitian, yang diselenggarakan Pusat Strategi Kebijakan Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI. Penulis juga aktif sebagai pengajar dan narasumber kegiatan ilmiah di berbagai universitas, instansi pemerintah dan organisasi profesi hukum, serta terlibat aktivitas ilmiah lainnya, seperti juri internal moot court (peradilan semu). Sebelum menjadi hakim, penulis memiliki background jurnalistik dan pernah menjadi wartawan, pada salah satu media cetak di Bali.
Landmark Decision: Mantan Kasat Samapta Polres Malang dalam Tragedi Kanjuruhan, Bagaimana Pertimbangan Hukumnya?
Berdasarkan fakta hukum, Terdakwa tidak menegaskan atau melarang anggota kepolisian yang menjadi tanggung jawabnya di TKP, untuk tidak membawa senjata ataupun gas air mata dalam mengamankan.
Komisi IV PP IKAHI Menggelar Rapat Bersama Mandiri In Health, Bahas Apa?
PP IKAHI mengharapkan pemberian layanan Mandiri In Health, tidak diskriminatif dan dapat dirasakan hakim seluruh Indonesia yang memerlukan evakuasi medis, repatriasi medis atau repatriasi jenazah.
Pertemuan PP IKAHI dengan Mendikdasmen RI, Perjuangkan Pendidikan Anak Hakim?
Suatu keniscayaan yang dihadapi hakim adalah mutasi rutin selama dua sampai tahun lima tahun sekali.
Yurisprudensi MA RI Lingkungan Peradilan Agama: Istri Kerja dan Mengurus Rumah Tangga Dapatkan Harta Bersama Lebih Besar
Kondisi istri mengurus rumah tangga, bekerja mencari nafkah untuk penuhi kebutuhan keluarga, serta mengurus anak, maka tidak adil bilamana pembagian harta bersama masing-masing 1/2 bagian.
FGD Naskah Kebijakan Kewenangan Pelantikan Cakim Menjadi Hakim oleh Ketua MA RI
Seyogianya dilakukan penyesuaian terhadap pelantikan hakim sehingga dapat dibedakan dengan pelantikan pejabat PNS lainnya.
Kaidah Hukum Yurisprudensi MA RI, Hukum Tegas Oknum TNI Pelaku LGBT
Penjatuhan pidana tambahan pemecatan kepada Terdakwa Prada AANF sesuai dengan ketentuan Pasal 26 KUHPMiliter.
Mengenang Soepomo, Hakim dan Arsitek Konstitusi Indonesia
Rumusan Undang-Undang Dasar yang disusun Soepomo dan tim yang diketuainya, disahkan menjadi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pada 18 Agustus 1945.
Komisi III DPR Adakan RDP dengan Sekretaris dan Dirjen Badilum MA, Bahas Apa?
RDP dipimpin langsung oleh Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman dan dihadiri wakil ketua serta anggota Komisi III DPR RI yang membidangi penegakan hukum.
Ketua MA Melakukan Pengambilan Sumpah dan Pelantikan Ketua Muda Perdata, Ketua Muda Militer dan Hakim Ad Hoc Tingkat Kasasi
Pengambilan sumpah jabatan dan pelantikan tersebut berlangsung pada Rabu, 12 Maret 2025 pukul 10.00 WIB bertempat di ruang Kusumah Atmadja Gedung Mahkamah Agung RI.
Rakor Efektivitas Penegakan Hukum TPPU dengan Memperhatikan Penilaian Risiko
Rapat itu dihadiri lintas lembaga penegak hukum antara lain, Mahkamah Agung RI, Kejaksaan Agung RI, Kepolisian RI, BNN RI, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) RI dan Kantor Staf Kepresidenan RI.