MariNews - Hukum

Peran Ankum dan/atau Papera dalam konteks sistem peradilan pidana militer sangat fundamental. Di antaranya sebagai sub sistem dalam kerangka penegakan hukum di lingkungan TNI seperti halnya penyidik Polisi Militer dan Penuntut Oditur Militer.

Dalam kenyataannya, setiap hukum, bahkan yang paling formal sekalipun, beroperasi dalam horizon moral yang tidak pernah sepenuhnya dapat dinafikan.

Jika kita ingin membangun negara hukum yang sejati, maka setiap nama dalam dakwaan harus menjadi pintu masuk ke proses penyelidikan yang adil, objektif, dan imparsial.

Filsafat mengajarkan kita hidup bersahaja, agar jiwa tak tenggelam dalam nafsu yang tak terbatas.

Dengan adanya pengaturan terkait fungsi sosial hak atas tanah, maka hak akses jalan umum, akses jalan air dan lalu lintas umum lainnya bagi masyarakat yang tinggal di daerah padat penduduk maupun kawasan industri, kompleks pabrik dan lainnya dapat terpenuhi.

Surat Keputusan KaBawas tersebut, dalam rangka meningkatkan pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme di lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya.

Kesejahteraan yang memadai memungkinkan hakim untuk fokus pada tugasnya tanpa terganggu oleh masalah finansial. Sekaligus meningkatkan status sosial profesi sehingga mendorong rasa bangga dan tanggung jawab profesional.

Dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip deliberasi demokratis ke dalam fungsi peradilan, pengadilan Indonesia dapat membangun fondasi legitimasi yang lebih kuat dan tahan lama.

Urgensi dari Undang-Undang CoC tidak hanya terletak pada aspek perlindungan terhadap hakim, melainkan juga menjadi pondasi penting dalam menjaga integritas, independensi, serta kewibawaan peradilan itu sendiri.

Bilamana terjadi putusnya perkawinan karena perceraian, maka pembagian harta bersama diatur menurut ketentuan hukum agama, hukum adat, dan ketentuan lainnya.