MariNews - Hukum
Memperkuat Integritas Peradilan Melalui Peningkatan Kualitas Kepemimpinan Badan Peradilan
Dalam mewujudkan peradilan yang bersih dan berwibawa, Mahkamah Agung terus memperkuat tata kelola kepemimpinan melalui sistem pengawasan dan pembinaan berkelanjutan, serta keterlibatan publik dalam pengawasan moral calon-calon pimpinan pengadilan.
Mafqud: Kekosongan Hukum Positif (Islam) dan Ketidakpastian Hukum
Kekosongan hukum positif Islam tentang mafqud, tentu akan membawa dampak kepada ketidakpastian hukum dalam mengadili perkara permohonan penetapan mafqud.
Strategi dan Tips Bagi Mediator dalam Mencapai Kesepakatan yang Menguntungkan Semua Pihak
Dalam konteks mediasi di pengadilan, peran mediator sangat penting untuk memastikan proses ini berjalan efisien, mengurangi ketegangan, dan menghindari konflik yang lebih panjang.
Memperkuat Integritas dan Kemandirian Badan Peradilan: Integrasi Institusi Peradilan sebagai Objek Vital Nasional
Mahkamah Agung dan pemerintah perlu bersama-sama mendorong langkah penetapan lembaga peradilan sebagai Objek Vital Nasional. Penetapan ini akan memberikan dasar hukum bagi aparat keamanan seperti Polri dan TNI untuk melakukan perlindungan secara lebih maksimal dan berkelanjutan.
Integritas Hukum dan Nilai dalam Masyarakat
Dalam memutus perkara, hakim bisa memilih menginjakkan kakinya pada dua sistem pemikiran: Formalisme atau realisme. Namun, di antara kedua titik ini ada wilayah abu-abu yang sangat sulit untuk diabaikan.
Permohonan Perubahan Nama Karena Keberatan Nama
Keberatan nama adalah kepercayaan. Di mana, seseorang menderita sakit, baik dalam bentuk fisik hingga anomali mentalitas yang dipercaya disebabkan pemberian nama yang dipercaya memiliki makna buruk hingga penyandang nama tersebut tidak mampu menanggung doa dari nama tersebut.
Landmark Decision: Barang Sitaan yang Bukan Hasil Tindak Pidana Merupakan Barang Milik Pribadi yang Termasuk dalam Ranah Hukum Perdata
Benda yang berada dalam sitaan karena perkara perdata atau karena pailit dapat juga disita untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan mengadili perkara pidana, sepanjang memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) KUHAP.
Ada yang Istimewa dari Upacara Harkitnas di Pengadilan Negeri Terjauh di Wilayah Sulawesi Tengah
Kabupaten Buol adalah kabupaten yang berjarak 527 kilo meter dari ibu kota propinsi. Dikarenakan medan jalanannya yang berat dan aksesnya yang berkelok-kelok, membuat jarak sejauh itu membutuhkan waktu tempuh hingga 15 jam perjalanan darat.
Urgensi TWAIL dalam Rangka Mengurangi Jumlah Kemiskinan pada Negara Ketiga dalam Perspektif Hukum Internasional
TWAILR adalah upaya sadar untuk terlibat dalam produksi pengetahuan tentang hukum internasional secara strategis untuk membantu menjadikan disiplin ini benar-benar internasional.
Mengenal Tindak Pidana Perpajakan
Peraturan di bidang perpajakan juga mengatur sanksi pidana yang berkarakter administratif, sebagai penegas hukum pajak sebagai hukum publik.