MariNews - Hukum

Sistem feodalisme dan nilai-nilai yang dianutnya sangat berbahaya bagi lembaga peradilan karena merusak prinsip-prinsip fundamental seperti independensi, imparsialitas, kesetaraan di depan hukum, dan integritas.

Setiap aparatur peradilan harus terpanggil untuk menerapkan prinsip-prinsip hukum yang berkeadilan. Juga-secara periodik-harus menempa diri tentang kapasitasnya.

Mengatasi ketimpangan dengan mencoba menegasi ketimpangan secara langsung adalah mitos. Perbedaan akan selalu muncul dalam setiap kompetisi.

Judicial restraint tetap menjadi panduan penting bagi hakim Indonesia, terutama dalam menerapkan batasan waktu dan jumlah hukuman. Namun, sistem hukum yang hidup membutuhkan fleksibilitas untuk menghadapi kompleksitas dan keunikan setiap perkara.

Hakim dan aparatur peradilan berintegritas, wajib mengambil langkah aktif menegakkan integritas di satuan kerjanya. Integritas tidak boleh berhenti hanya di pribadi seorang hakim dan aparatur peradilan.

Ada beberapa pandangan salah kaprah yang umum mengenai Niccolò Machiavelli dan karyanya, terutama "The Prince," yang seringkali menutupi kompleksitas pemikirannya yang juga tercermin dalam "Discourses on Livy".

Tujuan utama pembuktian dalam hukum pidana adalah untuk memberikan kepastian hukum dan keadilan dengan mengungkap kebenaran materiil suatu perkara pidana, yang harus mampu diuji oleh hakim.

Template Putusan Pidana Anak dengan kode Pid.I.A.6.3 Anak – Terbukti di halaman 8 dan halaman 12 khususnya tentang pidana denda terhadap anak perlu diperbaiki dan diselaraskan

Surat fotokopi secara praktik dapat digunakan dan mempunyai nilai pembuktian, selama diakui kebenarannya oleh pihak lawan dalam suatu perkara perdata.

Secara normatif, seseorang wajib diduga tidak bersalah sebelum dinyatakan terbukti bersalah oleh hakim di persidangan dan melalui proses persidangan.