MariNews - Putusan

Putusan kasasi ini menjadi yurisprudensi yang dapat digunakan hakim dan praktisi hukum lainnya. Hakim yang memeriksa dan memutus perkara serupa dapat menggunakan kaidah hukum tersebut sebagai pertimbangannya dalam putusan yang dibuatnya.

Putusan Majelis Kasasi yang memberikan ¼ bagian harta warisan almarhumah Dr. Anita Nasution kepada suaminya Victor Sitorus yang telah murtad atau kembali ke agama asalnya, merupakan bentuk penghalusan hukum yang dipertimbangkan melalui sisi kemanusiaan.

Kerugian akibat pelaksanaan bussines judgement rule bukan merupakan tindak pidana sepanjang tidak terdapat kecurangan, benturan kepentingan, perbuatan melawan hukum dan kesalahan yang disengaja.

Pelajaran yang dapat dipetik dari perkara tersebut, agar masyarakat dapat menghindarkan dirinya dan lebih berhati-hati dalam menghadiri undangan seminar atau memberikan materi dan dukungan pada organisasi yang telah ditetapkan sebagai organisasi teroris.

Meskipun dalam status penahanan, dinyatakan cakap menurut hukum untuk membuat perjanjian, karena tidak termasuk sebagai orang yang tidak cakap sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1330 KUHPerdata.

Kondisi yang sudah diperbaiki tersebut, tidak dapat menghilangkan pertanggungjawaban pidana terdakwa atas tindak pidana lingkungan hidup yang terjadi. Namun, hanya menjadi pertimbangan untuk meringankan perbuatan terdakwa.

Putusan PK Nomor 128 PK/TUN/2023 sebagai landmark decision mengukuhkan kewajiban penyelesaian sengketa internal partai melalui Mahkamah Partai sebelum menempuh jalur hukum lainnya.

Berdasarkan perjanjian kerja yang telah disepakati, maka karyawan dalam perkara a quo, tidak dapat langsung berpindah ke perusahaan lain yang memiliki bidang usaha sejenis/serupa dengan perusahaan asalnya.

Putusan ini menjadi pengingat bagi insan peradilan bahwa hukum tidak hanya yang tertulis dalam undang-undang, tetapi juga yang hidup dalam napas budaya masyarakat.

Landmark decision 12/P/HUM/2024 ini menjadi tonggak penting dalam reformasi pengelolaan keuangan daerah dengan menghapus diskriminasi pertanggungjawaban perjalanan dinas antara eksekutif dan legislatif.