MariNews - Putusan

Hukum perdata mengatur pelunasan perikatan utang piutang yakni tidak hanya dapat dilakukan pihak yang berutang, melainkan juga oleh pihak lain yang menjadi penanggung utang.

Dalam konteks hukum warisan, Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia telah menorehkan kaidah hukum yang fundamental dan progresif, yakni gugatan terhadap harta warisan tidak tunduk pada asas kadaluwarsa.

Dengan demikian, perjanjian one stop schooling system tersebut, dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat dan batal demi hukum.

Kaidah hukum yang ditetapkan oleh MA ini menegaskan prinsip fundamental bahwa objek sita jaminan harus disebutkan dengan sangat jelas dan tegas

Pembeda pembelaan terpaksa dengan pembelaan terpaksa melampaui batas, yakni adanya serangan yang sekonyong-konyong atau mengancam setika, yang menimbulkan keguncangan jiwa yang hebat akibat serangan dimaksud.

Badan usaha sendiri tidak hanya berbentuk perseroan terbatas dan firma, melainkan juga persekutuan komanditer atau lebih dikenal publik dalam bentuk CV

Permohonan kasasi tersebut diajukan terhadap Terdakwa Iskandar alias Kandar bin Aroeif, yang didakwa Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, Pertama melanggar Pasal 338 KUHP

Kewajiban pembuktian terhadap dalil Penggugat dan Tergugat dimaksud, juga ditegaskan dalam ketentuan Pasal 1865 KUHPerdata.

Berdasarkan Pasal 162 HIR/Pasal 282 Rbg dijelaskan bahwa alat bukti yang diajukan para pihak berperkara dinilai hakim, apakah mendukung atau tidak dalil yang disampaikan dalam proses jawab-menjawab

Dalam pertimbangannya Hakim Agung menilai bahwa Faraidh yang dilakukan oleh Judex Facti sudah tepat dan benar sudah sesuai dengan porsi masing-masing yang berhak diterima oleh ahli waris