PTA Bandung Gelar Pembinaan Teknis Yustisial terhadap Panitera Pengganti Tingkat Banding
Ia turut mengingatkan, agar panitera pengganti senantiasa menjaga komitmen kinerja sesuai tupoksinya.
Urgensi Perampasan Aset Korupsi Melalui Civil Forfeiture
Gugatan perampasan aset model civil forfeiture menjadi signifikan dalam pengembalian hasil korupsi di Indonesia.
Ketua Pengadilan Agama Batam Ikuti Seleksi Wawancara Bahasa Arab Tahap II Tahun 2025
Seleksi ini bertujuan untuk mengukur kemampuan Bahasa Arab peserta, terutama terkait kompetensi kebahasaan yang dibutuhkan dalam tugas-tugas peradilan agama.
Hakim Agung Yodi Martono Hadir Sebagai Narasumber dalam Rangka Dies Natalis Universitas Trisaksi ke-60
citizen law suits merupakan sarana bagi warga negara untuk mengajukan gugatan atas nama kepentingan umum terhadap pemerintah, lembaga negara, dan/atau pihak swasta
PA Bantul dan Kejari Bantul Tandatangani PKS Penegakan Hukum
Kolaborasi ini, diharapkan dapat mendukung pelaksanaan eksekusi putusan, pendampingan hukum, serta penanganan perkara yang berkaitan dengan hak-hak perempuan dan anak.
Pokja Hukum Persaingan Usaha MA Menggelar Focus Group Discussion, Persiapkan Rencana Penyempurnaan Perma Nomor 3 Tahun 2021
Kegiatan tersebut diselenggarakan untuk membahas rencana penyempurnaan terhadap Perma Nomor 3 Tahun 2021.
Badilag Adakan Live Launching “Bincang Bincang Badilag dan Transformasi Website Ditjen Badilag”
Acara ini disiarkan melalui live streaming youtube dan diikuti oleh seluruh satuan kerja (satker) di lingkungan badan peradilan Agama.
Memahami Batasan Strafminimum Dalam Perkara Kekerasan Seksual Pada Anak
Perhatian dalam perkara ini semakin penting ketika korban adalah anak yang masih berusia 9 (sembilan) tahun pada saat kejadian berlangsung.
KPT Surabaya: Jauhi Perilaku yang Mencoreng Martabat Advokat
Advokat berperan penting dalam memastikan hak-hak warga negara terlindungi dan keadilan dapat ditegakkan secara berimbang.
Memahami Batas Kewenangan Pengadilan di Balik Vonis 5 Tahun Guru Mansur
Dalam perkara pidana, pengadilan tidak memiliki kewenangan untuk memilih perkara mana yang akan diadili.
