Hierarki Organisasi Polri: Wajibkah Mendudukkan Kepolisian Secara Berjenjang dalam Formulasi Surat Permohonan Praperadilan?
Secara teoritis, pembagian daerah hukum terkonsep akan pentingnya pembagian kewenangan berdasarkan daerah dan batas tanggungjawab.
Publikasi Keberhasilan Mediasi Perkara Perceraian oleh Pengadilan di Media Sosial/Mediasi Elektronik: Apakah Melanggar Prinsip Kerahasiaan Mediasi?
Dalam Pasal 4 PERMA Nomor 1 Tahun 2016 diatur mengenai jenis perkara yang wajib menempuh mediasi, yaitu semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan.
Keren! PA Pamekasan Punya SINJAY, Layanan Antar Jemput Gratis Khusus Lansia dan Disabilitas
Layanan antar jemput gratis ini dirancang khusus untuk memastikan keadilan dapat diakses oleh kelompok disabilitas dan lansia.
Praperadilan Gus Tom Ditolak PN Bangil, Penetapan Tersangka Dinilai Sah Secara Hukum
Permohonan praperadilan yang diajukan Muhammad Su’ud alias Gus Tom sebagai Pemohon terhadap Kapolri cq Kapolda Jatim cq Kapolres Pasuruan sebagai Termohon resmi ditolak oleh Pengadilan Negeri Bangil
Perkuat Transformasi Digital, Mahkamah Agung Perbarui Aplikasi SIPP
Pembaruan SIPP ini merupakan langkah strategis dalam memperkuat transformasi digital di Mahkamah Agung dan Empat Lingkungan Peradilan di bawahnya.
Pemenuhan Hak Perempuan Pada Cerai Gugat Melalui Lembaga Mediasi (Perspektif Maslahah Izzuddin bin Abdussalam)
Dalam pandangan Islam, perkawinan merupakan bentuk ibadah panjang yang bertujuan untuk menciptakan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah.
Sinergi Aparatur Rejang Lebong: Dari Hakim PA Curup hingga Kodim, Bersatu Tingkatkan Literasi Hukum Warga
Penyuluhan yang bertempat di Hotel Syakila Talang Rimbo Lama ini tidak hanya melibatkan unsur instansi, tetapi juga menjangkau akar rumput.
Ada apa dengan Narkotika di Indonesia
Kejahatan narkotika dewasa ini bersifat transnasional, terorganisir, dan melibatkan jaringan global, sehingga menuntut pendekatan hukum yang tidak hanya represif tetapi juga humanis.
Bimbingan Teknis Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) bagi Kementerian/Lembaga Penggerak dan Kementerian/Lembaga Pengampu di 5 (lima) Sektor Pembangunan
Kegiatan yang bertempat di Hotel Santika Premiere ICE BSD, Tangerang tersebut merupakan tindaklanjut KPPPA terhadap kegiatan Advokasi pada tanggal 4 November 2025 yang dipimpin oleh Wakil Menteri PPPA, Veronica Tan
Keadilan yang Bergema: Paradigma Transparansi, Akuntabilitas, dan Strategi Komunikasi Publik Peradilan di Era Digital
Perubahan dalam hukum seringkali merupakan respons terhadap perubahan realitas sosial.
