MariNews - Transparan, Informatif dan Berintegritas

Dalam perspektif hukum acara pidana, kewajiban menanyakan identitas saksi pada dasarnya bertujuan untuk memastikan keabsahan subjek hukum yang memberikan keterangan.

Prof. Arroyo menekankan pentingnya akses terhadap keadilan sebagai orientasi masa depan hukum internasional

Upaya hukum perlawanan penting dalam hukum acara pidana. Instrumen ini menjamin koreksi putusan dan perlindungan hak pihak berperkara.

Kemajemukan menuntut pengelolaan hukum yang adil dan inklusif. Penyeragaman politik berisiko melahirkan ketidakadilan dan pelanggaran hak.

Ia aktif menolak pemberlakuan peraturan perundang-undangan yang merugikan kepentingan rakyat bumiputera. Beberapa pemberlakuan perundang-undangan yang ditolak dan akhirnya dicabut, antara lain ordonansi sekolah liar atau (Wilde Scholen Ordonantie) 1932.

Kebijakan ini menjadi solusi atas kebutuhan administratif dan kepentingan hukum masyarakat, sekaligus menegaskan peran progresif Pengadilan Agama dalam menjawab dinamika praktik hukum modern.

Kegiatan ini menjadi langkah strategis untuk meningkatkan kesadaran perempuan terhadap risiko, gejala abnormal, serta penerapan pola hidup sehat melalui program CERDIK.

Dalam kegiatan tersebut, pimpinan menegaskan kembali pentingnya menjaga integritas, kepatuhan terhadap kode etik, serta komitmen menjauhkan diri dari praktik tercela dan gratifikasi.

Regulasi baru ini menegaskan bahwa lansia tetap bertanggung jawab secara pidana, namun dengan ruang pertimbangan khusus dan alternatif non-pemenjaraan yang lebih proporsional.

Kebijakan tersebut sebagaimana tertera pada Pengumuman resmi di Website Mahkamah Agung.