Meneguhkan Fungsi Praperadilan Sebagai Penjaga Keadilan
Pasal 89 KUHAP 2025 mendefinisikan upaya paksa secara limitatif sebagai sembilan jenis tindakan yang masing-masing berdiri sebagai entitas tersendiri.
Peran Mahkamah Agung Dalam Mengisi Kekosongan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara
Mahkamah Agung berperan mengisi kekosongan hukum acara PTUN akibat perubahan kewenangan, demi menjamin kepastian dan keadilan hukum.
Transformasi Arsitektur Birokrasi: Mengelola Kinerja Berbasis Output di Era Peradilan Modern
Kebijakan WFA ASN 2026 menandai transformasi birokrasi modern, menekankan kinerja berbasis output, efisiensi digital, dan integritas layanan publik.
Lebaran Ketupat: Refleksi Kebersamaan dan Integritas Warga Peradilan
Lebaran Ketupat bukan sekadar tradisi kuliner Syawal, tetapi refleksi nilai kebersamaan, kejujuran, dan integritas bagi warga peradilan.
MA Mengadili Sendiri Perkara Pemalsuan Surat, Para Terdakwa Divonis 8 Bulan
Mahkamah Agung mengabulkan kasasi pemalsuan surat di Banyumas, menyatakan terdakwa bersalah dan dihukum 8 bulan penjara.
Izin Ketua Mahkamah Agung Atas Penangkapan Dan Penahanan Hakim
Perlindungan Konstitusional Kekuasaan Kehakiman. Sebuah Catatan atas Perkara Nomor 62/PUU-XXIV/2026.
Kasus Token Listrik di PN Curup Berakhir Damai, Terdakwa Hanya Didenda
PN Curup jatuhkan putusan penganiayaan berbasis keadilan restoratif, setelah perdamaian tercapai dan hubungan pelaku-korban pulih.
PN Lubuk Sikaping Perdana Menerapkan Mekanisme Pengakuan Bersalah (Plea Bargain)
Di hadapan persidangan, Terdakwa secara tegas dan tanpa tekanan menyatakan pengakuan atas perbuatannya. Hakim terlebih dahulu memastikan bahwa pengakuan tersebut diberikan secara sukarela, didampingi Advokat, serta dipahami sepenuhnya oleh Terdakwa mengenai akibat hukumnya.
Dari Ruang Sidang ke Layar Kaca: Representasi Hakim dalam Drama Korea
Drama Korea hukum tidak sekadar hiburan, tetapi merepresentasikan kompleksitas peran hakim dari dilema etika hingga tekanan publik dalam menegakkan keadilan.
Seleksi Hakim Ad Hoc HAM & Tipikor MA 2026 Resmi Dibuka, Ini Syaratnya
Komisi Yudisial menegaskan bahwa seluruh proses seleksi tidak dipungut biaya.
