Memaknai Frasa “Pemulihan Keadaan Semula” dalam Pasal 204 ayat (7) huruf b KUHAP
Pertanyaan mendasar kemudian muncul: apakah “pemulihan keadaan semula” harus dimaknai secara absolut sebagaimana konsep restitutio in integrum dalam hukum perdata, ataukah dapat ditafsirkan secara lebih kontekstual sesuai dengan karakter hukum pidana dan kepentingan korban?
Istri Mengambil Uang Suami dalam Perspektif KUHP Nasional: Menempatkan Pasal 481 secara Proporsional
Salah satu ketentuan yang memantik perhatian publik adalah Pasal 481 tentang pengambilan harta dalam relasi suami istri.
Menjemput Keadilan Langit: Transformasi Nilai Isra Mi’raj dalam Nafas Peradilan
Melalui transformasi filosofi salat, peradilan diharapkan tidak sekadar menjadi institusi hukum, tetapi ruang menghadirkan cahaya keadilan yang bersumber dari ketundukan kepada Tuhan.
Ditjen Badilag Gelar Fit and Proper Test Calon Panitera Banding 2026 secara Virtual
Seleksi ini dirancang untuk menjaring aparatur berintegritas tinggi, kompeten, dan adaptif terhadap transformasi digital peradilan.
Perisai Badilum: Satukan Persepsi Konsep Pengakuan Bersalah, Keadilan Restoratif Dan Pemaafan Hakim
Implementasi mekanisme baru seperti pemaafan hakim dan pengakuan bersalah disebutnya bukan sekadar instrumen teknis prosedural, melainkan ujian integritas, kebijaksanaan, dan keberpihakan hakim pada keadilan substantif.
KUHP Baru, PN Kayu Agung Jatuhkan Pidana Pengawasan pada Kasus Kekerasan
Putusan ini mencerminkan orientasi peradilan pidana yang lebih menekankan pembinaan dan pencegahan pengulangan tindak pidana.
SAH, Presiden Prabowo Teken Keppres Pembentukan Pengadilan Baru, Apa Saja?
Terbitnya Keputusan Presiden tentang pembentukan Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, dan Pengadilan Tata Usaha Negara menjadi langkah strategis menjawab tingginya beban perkara serta luasnya wilayah hukum di Indonesia.
KPK Gelar Sosialisasi Integritas Hakim di Surabaya, Tekankan Peran Pimpinan sebagai Teladan
Kegiatan ini menjadi upaya strategis membangun ketahanan institusi peradilan dari praktik korupsi dan penyalahgunaan kewenangan.
Anak Nikah Siri di Persimpangan Hukum: Antara Nasab Fikih dan Pengakuan Negara
Di tengah perbedaan paradigma antara fikih Islam dan hukum positif, anak nikah siri kerap berada dalam posisi rentan yang menuntut kehadiran hukum yang lebih adil dan berorientasi pada perlindungan hak anak.
Mahasiswa Belajar Antikorupsi di Pengadilan Agama Ambarawa
Melalui pendidikan antikorupsi dan pengenalan pengendalian gratifikasi, mahasiswa dibekali pemahaman tentang bahaya korupsi serta pentingnya integritas sejak dini.
