MariNews - Transparan, Informatif dan Berintegritas

Sinergi tersebut ditandai dengan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) berupa 1 unit kendaraan roda empat.

Kegiatan ini merupakan wujud kepedulian sosial serta komitmen lembaga peradilan untuk hadir dan berperan aktif di tengah masyarakat.

Pengaturan mengenai pemberhentian kepala daerah terdapat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Ia menegaskan penghargaan ini bukan hanya sebagai pengakuan, namun menjadi tanggung jawab untuk terus mempertahankan dan meningkatkan kualitas pelayanan.

Pengadilan Agama Tutuyan menjadi satuan kerja pertama di bawah Pengadilan Tinggi Agama Manado yang meraih predikat WBK.

Keikutsertaan ini menegaskan komitmen Mahkamah Agung dalam mendukung upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi secara berkelanjutan.

Pelaporan gratifikasi merupakan salah satu pilar penting dalam membangun budaya anti-korupsi di lingkungan peradilan.

Ketua Mahkamah Agung RI menyampaikan apresiasi kepada para pimpinan dan aparatur dari satuan kerja yang menerima penghargaan atas prestasi dan dedikasinya.

Penghargaan tersebut, diberikan langsung Ketua Mahkamah Agung, Prof. Dr. H. Sunarto, S.H., M.H., di Balairung Mahkamah Agung.

Kegiatan ini, diikuti oleh 58 peserta dari PTA dan Pengadilan Agama (PA) se-DIY sebagai bagian dari upaya penguatan kapasitas SDM kepaniteraan