Pasca Bencana Alam: Kehati-Hatian Hakim Dalam Penetapan Kematian Korban Hilang Tanpa Jenazah
Dalam situasi ini, hakim memegang peran krusial untuk secara hati-hati menilai permohonan penetapan kematian, mengingat implikasinya yang luas terhadap hak keperdataan dan perlindungan hukum pihak yang bersangkutan.
Kasus Botok Masuki Babak Penentuan: Putusan 5 Maret 2026 Mendatang
Agenda replik dari Penuntut Umum dan duplik dari Advokat telah selesai dilaksanakan dengan tertib dan lancar.
PN Gianyar Mulai Gelar Sidang Pembunuhan Subak Tampaksiring
Perkara ini menyedot perhatian masyarakat karena kasus pembunuhan tergolong jarang terjadi di Bali.
Ketika Korban Menunggu Keadilan Yang Tak Kunjung Tiba
Memaknai Ulang Sistem Restitusi dan Ganti Rugi Korban Tindak Pidana dalam KUHAP 2025 dan KUHP Nasional
Penerapan Doktrin Noscitur A Sociis Dalam Penafsiran Undang-Undang Di Lingkungan Peradilan Indonesia
Dikaitkan dengan Implementasi KUHP Nasional (UU No. 1 Tahun 2023), KUHAP (UU No. 20 Tahun 2025), dan UU Penyesuaian Pidana (UU No. 1 Tahun 2026)
PN Karawang Adili Permohonan Pengangkatan Anak, Hakim Tegaskan Dua Perintah Khusus
Dalam persidangan, pengadilan terlebih dahulu meneliti dan memastikan terpenuhinya seluruh persyaratan formil permohonan pengangkatan anak.
Ramadan Bulan Al-Qur’an: Naikkan Levelmu!
Memperbanyak membaca dan mengkaji Al-Qur’an menjadi amalan utama yang seharusnya dihidupkan selama Ramadan.
Review Film The Message “Kebenaran, Kesetaraan, dan Pesan Damai yang Abadi”
Melalui kisah perjuangan awal kaum Muslim, film ini menyampaikan pesan universal tentang tauhid, kesetaraan, dan keadilan yang tetap relevan bagi refleksi moral dan penegakan hukum di era modern.
PN Pasarwajo Perkuat Layanan Inklusif Melalui MoU dan Pelatihan Bahasa Isyarat
Kerja sama ini disertai pelatihan bahasa isyarat bagi seluruh aparatur guna memastikan proses persidangan berlangsung adil, setara, dan tanpa hambatan komunikasi.
MA: AMDAL IKN Informasi yang Dapat Diakses Publik
Putusan Nomor 806 K/TUN/KI/2025, MA menegaskan bahwa dokumen AMDAL beserta kelengkapannya merupakan informasi publik yang terbuka dan wajib diakses sesuai ketentuan perundang-undangan.
