“Tetelestai”: Seruan Kemenangan di Kayu Salib
Dalam Sejarah umat Kristiani, peristiwa Jumat Agung mencatat beberapa ucapan Yesus yang selalu diingat oleh umat Kristiani.
Ketangguhan Ekonomi Syariah dalam Pusaran Geopolitik
Konflik Timur Tengah 2026 ancam ekonomi RI & jemaah umrah. Ekonomi syariah hadir sebagai jangkar tangguh di tengah badai krisis global.
Perwalian Kolektif: Menjamin Hak Individual Anak
Menakar perwalian kolektif LKSA: Menyeimbangkan efisiensi hukum dan perlindungan hak individu demi kepentingan terbaik bagi anak di RI.
Lantik KPN Kuala Simpang, KPT Banda Aceh Pesankan Jaga Semangat dan Kebersamaan
Ketua PT Banda Aceh lantik Diana Febrina Lubis sebagai Ketua PN Kuala Simpang, dorong pemulihan kinerja dan semangat aparatur.
Komisi III DPR RI Apresiasi Vonis Bebas Amsal Sitepu, Dinilai Cerminkan Keadilan Masyarakat
Komisi III DPR apresiasi vonis bebas Amsal Sitepu, dinilai mencerminkan keadilan dan memberi kepastian bagi pelaku industri kreatif.
Damai di PA Jombang: Mediasi Harta Bersama Berakhir Win-Win Solution
PA Jombang sukses mediasi perkara harta bersama, capai perdamaian sebelum sidang dan perkuat kepercayaan publik pada peradilan.
PTA Yogyakarta Gelar Bimtek Tata Cara Mengadili Gugatan Otoritas Jasa Keuangan
PTA Yogyakarta gelar bimtek PERMA 4/2025 tentang gugatan OJK, guna perkuat kapasitas hakim dalam menangani perkara ekonomi syariah.
Pengadilan Negeri Kalianda Menerapkan Mekanisme Pengakuan Bersalah (Plea Bargain)
Penerapan pengakuan bersalah (plea bargain) dilaksanakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda, dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 205 Undang-Undang Nomor KUHAP.
Analisis Kritis dan Komprehensif Atas Upaya Hukum Terhadap Putusan Bebas dalam Sistem Hukum Acara Pidana Nasional (UU No. 20 Tahun 2025 Tentang KUHAP)
Kesimpulannya: larangan upaya hukum atas putusan bebas adalah konsekuensi logis, sistematis, dan konstitusional dari KUHAP Nasional
Mantap! Keberhasilan Mediasi PA Cimahi Capai 96,7 Persen di Triwulan I 2026
PA Cimahi catat keberhasilan mediasi 96,7% pada triwulan I 2026, menegaskan efektivitas penyelesaian sengketa secara damai.
