PN Pulau Punjung Raih Sejumlah Penghargaan Tahun 2025 se wilayah PT Padang hingga raih gelar Ampuh Badilum
Capaian ini menegaskan konsistensi PN Pulau Punjung dalam menjaga kualitas pelayanan, tata kelola anggaran, serta inovasi peradilan yang profesional dan akuntabel.
Belum Sebulan KUHP dan KUHAP Baru, Hakim PN Muara Enim Jatuhi Putusan Pemaafan Hakim
Putusan ini menandai implementasi awal pendekatan keadilan restoratif dan kepentingan terbaik bagi anak dalam praktik peradilan. Langkah tersebut sekaligus menjadi sinyal kesiapan peradilan tingkat pertama dalam mengoperasionalkan norma baru hukum pidana nasional secara progresif dan humanis.
Bahas Peningkatan Hak Keuangan Hakim Ad Hoc, Sekretaris MA Rapat Koordinasi Lintas Kementerian
Pertemuan ini menjadi forum strategis untuk menyelaraskan regulasi dan kebijakan antar kementerian dan lembaga, demi mendukung keberlanjutan sistem peradilan yang profesional dan berkeadilan.
Tegakkan Integritas dan Kolaborasi Multipihak, Seluruh Ketua PN se-Sumatera Barat Deklarasikan Anti Korupsi dan Gratifikasi
Deklarasi yang dirangkaikan dengan penandatanganan Pakta Integritas ini disaksikan unsur Forkopimda Sumatera Barat, menegaskan bahwa pemberantasan korupsi di sektor penegakan hukum membutuhkan kolaborasi multipihak yang solid dan berkelanjutan.
Wakil Ketua KY Tekankan Komitmen Integritas
Penegasan tersebut disampaikan dalam kegiatan silaturahmi dan pembinaan bersama jajaran Pengadilan Tinggi Agama Bandung serta pimpinan Pengadilan Agama se-Jawa Barat, yang dirangkaikan dengan refleksi kinerja dan penguatan kualitas pelayanan peradilan menuju tahun 2026.
PT Palangkaraya Teguhkan Komitmen Integritas melalui Penandatanganan Pakta Integritas dan Sosialisasi KUHP, KUHAP, serta IASC
Kegiatan ini dirangkaikan dengan sosialisasi KUHP dan KUHAP baru serta penguatan literasi pencegahan kejahatan keuangan melalui Indonesia Anti-Scam Centre (IASC), sebagai langkah strategis memperkuat tata kelola peradilan yang bersih, adaptif, dan berorientasi pada pelayanan publik.
PN Lhokseumawe Jalin Kerja Sama Posbakum dengan LBH Bhakti Keadilan TA 2026
Langkah ini menjadi bagian dari upaya memastikan akses keadilan yang lebih inklusif, khususnya bagi masyarakat kurang mampu, sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap layanan peradilan.
Pengadilan Negeri Karawang Tegaskan Kesiapan Implementasi KUHP dan KUHAP Baru melalui Bimtek Terpadu
Kegiatan ini menjadi langkah strategis untuk menyamakan perspektif dan meningkatkan kesiapan praktis aparatur penegak hukum menghadapi pembaruan sistem hukum pidana nasional.
Mengapa Hakim Berhak Menolak Penangguhan Penahanan
Penolakan penangguhan penahanan Delpedro dkk memicu perdebatan hak terdakwa. Namun, putusan hakim menegaskan penangguhan bukan hak otomatis.
Menjaga Marwah Persidangan: Antara Ruang Sidang, Batas Kebebasan, Ketertiban hingga Contempt of Court
Orasi di ruang sidang dan kehadiran aparat militer di pengadilan, tulisan ini menegaskan pentingnya penegakan protokol persidangan demi menjaga marwah peradilan dan prinsip negara hukum.
