PA Kota Cimahi Jalin Kerja Sama dengan Universitas Muhammadiyah Bandung, Perkuat Sinergi Kelembagaan
Kolaborasi ini diarahkan untuk mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui program magang, praktik peradilan, serta pengembangan kompetensi mahasiswa Hukum Keluarga.
Penggelapan dan Mekanisme Keadilan Restoratif dalam KUHP Nasional
Tulisan ini mengulas secara kritis posisi tindak pidana penggelapan dalam kerangka tersebut, sekaligus menegaskan batasan yuridis agar keadilan restoratif tidak disalahartikan sebagai pelemahan penegakan hukum.
Child Grooming dan Tafsir Suka sama Suka Perkara Kekerasan Seksual Anak
Melalui telaah regulasi dan putusan Mahkamah Agung, tulisan ini menegaskan bahwa dalil “suka sama suka” tidak pernah menghapus unsur pidana dalam perkara kekerasan seksual terhadap anak.
Raih Capaian Tertinggi Tindak Lanjut Rekomendasi BPK 2025, MA Tegaskan Komitmen Tata Kelola Berkelanjutan
Selain keberhasilan dalam tindak lanjut rekomendasi, Mahkamah Agung juga dinilai konsisten menjaga kualitas laporan keuangan dengan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sebanyak 13 kali berturut-turut sejak 2013.
Dirjen Badilmiltun Imbau Para Hakim Agar Jangan Abaikan Peran Aparatur Lain di Pengadilan
Menurut Yuwono, Hakim tidak akan pernah dapat bekerja sendiri. Oleh karena itulah Panitera, Panitera Pengganti, Sekretaris, maupun aparatur pengadilan tetap memiliki peran vital.
Konsolidasi Laporan Keuangan 2025, MA Perkuat Akuntabilitas Korwil Riau
konsolidasi menjadi fase krusial dalam menjaga kualitas laporan serta mempertahankan opini WTP yang telah diraih Mahkamah Agung sebanyak 13 kali berturut-turut.
Penjatuhan Pidana Pengawasan, Langkah Bijak Majelis Pengadilan Militer Surabaya
Langkah ini menegaskan bahwa penegakan disiplin militer tetap berjalan tegas, namun selaras dengan pembaruan KUHP nasional yang mengedepankan keadilan substantif.
Ini 10 Nama Terpilih Lolos Seleksi Administrasi Calon Hakim MK Unsur Mahkamah Agung TA 2026
Adapun pendaftaran yang dibuka secara online telah berlangsung sejak 02-30 Januari 2026 dengan proses seleksi administrasi oleh panitia seleksi pada 31 Januari hingga 01 Februari 2026.
Ancaman Hukum Penelantaran Anak dalam Perspektif Pidana dan Perdata
Peristiwa ini menjadi pintu masuk untuk memahami bahwa penelantaran anak bukan sekadar persoalan moral, melainkan pelanggaran hukum yang dapat berujung pada sanksi pidana dan tuntutan perdata.
Batas Maksimal Gratifikasi, Tenggang Waktu Pelaporan dan Relevansi bagi Aparat Peradilan
Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 1 Tahun 2026 perlu dibaca secara cermat agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di masyarakat maupun di lingkungan aparatur negara.
