Mediasi Pengadilan Menggali Kearifan Lokal Musyawarah Bajo
Secara formal, mediasi dianggap berhasil jika tercapai akta perdamaian. Namun dalam praktiknya, proses ini kadang terasa seperti formalitas semata.
Demarkasi Yurisdiksi Yudisial dan Arbitral dalam Sengketa Deliktual Multi-Pihak: Analisis Kritis terhadap Batas Arbitrabilitas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999
Perspektif yang ditawarkan adalah bahwa penegakan yurisdiksi yudisial dalam kasus-kasus spesifik ini bukanlah sebuah anomali
Yurisprudensi MA : Kedudukan Bukti Surat Tidak Bermaterai Dalam Perkara Perdata
Bukti surat, menjadi alat bukti yang utama di sengketa perdata, karena prinsip pembuktiannya cukup mencari kebenaran formil, meskipun dalam praktek tidak ada larangan mencari kebenaran materil.
Ketua Kamar Pengawasan MA Raih Gelar Doktor dari Universitas Airlangga
Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia, H. Dwiarso Budi Santiarto, S.H., M.Hum., resmi meraih gelar doktor (Dr.) dalam Ilmu Hukum
Ini Pertimbangan Mahkamah Agung Jatuhkan Vonis 20 Tahun Penjara dan Denda Rp1 Miliar Kurir Narkotika Jenis Sabu dan Pil Ekstasi
Pada tingkat kasasi, Mahkamah Agung kemudian menjatuhkan vonis 20 tahun penjara dan denda Rp1 Miliar subsider tiga bulan penjara
Urgensi Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Dibawahnya Bekerja Sama Dengan Perguruan Tinggi Terhadap Peningkatan Kompetensi Hakim dan Pegawai
Keberadaan Pusdiklat Teknis Peradilan Mahkamah Agung RI menjadi ujung tombak dalam mewujudkan aparat penegak hukum yang berkualitas dan profesional.
Dirjen Badilag Mahkamah Agung Raih Special Award 2025 dari BAZNAS
Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, Drs. H. Muchlis, S.H., M.H., menerima penghargaan Special Award 2025 dari Badan Amil Zakat Nasional
Rule of Law dalam Situasi Krisis: Mengawal Batas Kekuasaan Aparat dalam Negara Demokratis
Tragedi dalam pengamanan demonstrasi menunjukkan betapa rapuhnya perlindungan hak sipil ketika negara berhadapan dengan krisis sosial.
Pemufakatan Jahat dalam KUHP : Peluang dan Tantangan Bagi Praktisi Hukum
Pendefinisian permufakatan jahat dalam KUHP Nasional Lama yakni tedapat di Pasal 88
Yurisprudensi: Putusan Kasasi Nomor 165 K/Ag/2022, Mengembalikan Pemberian Sebagai Bentuk Penutupan Hak Akses
Putusan Kasasi Nomor 165 K/Ag/2022 hadir sebagai penegasan penting bahwa anak bukan objek perebutan, melainkan subjek hukum dengan hak-hak fundamental
