Korupsi dan Mentalitas Neokolonial
Sisi destruktif perilaku koruptif bukan terletak pada nilai nominalnya, tetapi pada dampak regresifnya terhadap pembangunan dan kesempatan untuk maju bagi yang lain.
Menafsirkan Kesederhanaan dalam Gugatan Sederhana
Selain itu, ditegaskan pula bahwa gugatan sederhana tidak dapat diajukan terhadap sengketa kepemilikan tanah.
PN Saumlaki dan Disdukcapil Maluku Barat Daya Teken Perjanjian Kerja Sama Optimalkan Tertib Administrasi Kependudukan
Kerja sama ini lahir dari kebutuhan mendesak untuk memperbaiki akses masyarakat terhadap layanan administrasi kependudukan.
Feminin dalam Keadilan: Membaca Hukum Lewat Sentuhan Perempuan
Ketika berbicara tentang peran perempuan di Mahkamah Agung, tak mungkin melewatkan nama Sri Widoyati, Hakim Agung perempuan pertama Indonesia.
Memahami Batasan Mediasi Perdata: Gagal, Tidak Berhasil, dan Tidak Dapat Dilaksanakan Menurut PERMA Nomor 1 Tahun 2016
Mediasi adalah langkah wajib dalam proses perkara perdata di pengadilan Indonesia, sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 (PERMA 1/2016).
40 Hakim PTUN Ikuti Pelatihan Teknis Yudisial Sengketa Tindakan Pemerintahan
Pusdiklat Teknis Peradilan kembali adakan Pelatihan Teknis Yudisial Sengketa Tindakan Pemerintahan Bagi Hakim Peradilan Tata Usaha Negara.
Wakil Ketua PA Pariaman Ikuti Blended Learning 10 Hari, Perkuat Tugas Eksekusi Perdata
Program ini adalah panggilan untuk memperkuat kompetensi dalam menunaikan tugas terberat: Eksekusi Putusan Perdata.
Kegunaan Berita Acara Diversi Gagal Pada Penyidikan Dan Penuntutan Sebagai Fondasi Keberhasilan Diversi di Pengadilan
Berita Acara Diversi yang mencatat kegagalan menjadi lebih dari sekadar arsip; wujudnya bertransformasi sebagai dokumen strategis bagi hakim di tingkat pengadilan.
Menyusuri Kepercayaan dalam Negara Kleptokratik
Absennya kepercayaan dari masyarakat terhadap otoritas dapat berujung pada kleptopia, sebuah realitas ideologis ketika mencuri uang negara dianggap sebagai sebuah kewajaran.
Kontekstualisasi Kekuasaan Kehakiman: Hubungan Cabang Kekuasaan Yudikatif dengan Cabang Kekuasaan Lainnya
Kekuasaan kehakiman yang bebas dari campur tangan dari apapun merupakan prinsip fundamental yang harus dipegang teguh oleh negara-negara demokratis.
