Pada akhir 2025, pemerintah telah mengesahkan KUHAP baru yang di dalamnya dimuat tentang pengakuan bersalah, restorative justice, dan pemaafan hakim.

Fenomena nikah siri bukanlah gejala baru. Praktik ini bahkan dilaporkan terus meningkat dan kerap memicu polemik

Pertemuan daring ini merupakan tindak lanjut dari pengumuman kelulusan peserta yang telah disampaikan pada 19 November 2025.

Kedua perkara tersebut, menunjukkan proses peradilan memprioritaskan pemulihan hubungan sosial antara pelaku dan korban, sesuai semangat PERMA Nomor 1 Tahun 2024

Selain itu, ditegaskan pula bahwa gugatan sederhana tidak dapat diajukan terhadap sengketa kepemilikan tanah.

Pelaksanaan seleksi Calon Hakim Agung merupakan amanat konstitusi, di mana Undang-Undang Dasar 1945 memberikan wewenang kepada Komisi Yudisial dalam mengusulkan pengangkatan hakim agung kepada DPR.

Di Indonesia, KUHAP menyediakan mekanisme praperadilan, tetapi sifatnya reaktif. hakim hanya bergerak bila ada permohonan.

Pencitraan positif selama dilakukan dalam koridor etik dan kepentingan institusional justru memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan, bukan sebaliknya.

Sudah saatnya Mahkamah Agung menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) sebagai pedoman bagi para hakim dalam menangani permohonan penetapan wali bagi orang dewasa, khususnya dalam konteks seleksi calon prajurit TNI.

Secara normatif, belum ada aturan yang mengatur atau melarang penggunaan aplikasi tersebut dalam pelaksanaan descente.