Selain itu, ditegaskan pula bahwa gugatan sederhana tidak dapat diajukan terhadap sengketa kepemilikan tanah.

Pelaksanaan seleksi Calon Hakim Agung merupakan amanat konstitusi, di mana Undang-Undang Dasar 1945 memberikan wewenang kepada Komisi Yudisial dalam mengusulkan pengangkatan hakim agung kepada DPR.

Di Indonesia, KUHAP menyediakan mekanisme praperadilan, tetapi sifatnya reaktif. hakim hanya bergerak bila ada permohonan.

Pencitraan positif selama dilakukan dalam koridor etik dan kepentingan institusional justru memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan, bukan sebaliknya.

Sudah saatnya Mahkamah Agung menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) sebagai pedoman bagi para hakim dalam menangani permohonan penetapan wali bagi orang dewasa, khususnya dalam konteks seleksi calon prajurit TNI.

Secara normatif, belum ada aturan yang mengatur atau melarang penggunaan aplikasi tersebut dalam pelaksanaan descente.