MariNews - Artikel

Konsistensi penerapan hukum akan memberikan kepastian dan mencegah multitafsir di masyarakat. Apapun alasannya, aturan menegaskan bahwa pernikahan beda agama tidak dapat dilegalkan.

Ketika peradilan menjadi ultimum remedium atas otoritarianisme, hukum berperan sebagai alat transformasi sosial menuju masyarakat berkeadaban.

Pernikahan bukan sekadar momen romantis, tetapi peristiwa hukum yang berdampak panjang. Jadi, sebelum mengatakan “sah” di depan kamera, pastikan juga sah di mata hukum.

Dalam menghadapi dinamika ekologis yang semakin kompleks, konsep kepemilikan tidak lagi dapat direduksi hanya pada relasi privat antara individu dan benda.

Jangan sampai jari kita yang ringan membagikan informasi justru menyeret kita ke persoalan hukum.

Keberadaan RUU Jabatan Hakim menjadi krusial untuk memperkuat posisi, independensi, dan akuntabilitas hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman.

Sebagai living law, KHES mampu memenuhi tuntutan kepastian hukum, kemanfaatan praktis, dan relevansi zaman dalam pembangunan hukum ekonomi Indonesia.

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) telah memainkan peran strategis sebagai instrumen transformatif yang menjembatani norma hukum Islam dengan sistem hukum nasional.

Dalam pernikahan campuran, pembagian harta dapat menimbulkan konflik yurisdiksi, terutama jika perpisahan atau kematian terjadi.

Sistem yang memadukan fleksibilitas profesional dengan mekanisme akuntabilitas yang kuat akan memperkuat kualitas putusan, mempertebal integritas lembaga, dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap peradilan.