Dalam kehidupan bernegara, ada lembaga yang secara metafora menjalankan fungsi serupa: peradilan

Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, pada Kode Berperilaku Arif dan Bijaksana khususnya poin 3.2. Pemberian Pendapat atau Keterangan kepada Publik

Di tengah stagnansi pembahasan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset, muncul narasi tandingan yang menyatakan bahwa instrumen hukum perdata melalui PMH

Tragedi dalam pengamanan demonstrasi menunjukkan betapa rapuhnya perlindungan hak sipil ketika negara berhadapan dengan krisis sosial.

Ketika hakim memutuskan suatu perkara, ia tidak hanya menyelesaikan sengketa antara para pihak, tetapi juga melepaskan "energi sosial-juridis"

Sistem yang memadukan fleksibilitas profesional dengan mekanisme akuntabilitas yang kuat akan memperkuat kualitas putusan, mempertebal integritas lembaga, dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap peradilan.

Hakim perlu memahami bahwa legitimasi hukum tidak datang dari konsistensi formal semata, tetapi kemampuan hukum merespons kebutuhan keadilan yang berkembang dalam masyarakat

Jika pengadilan mulai menolak perkara dengan alasan terlalu politis, apakah publik akan memahami, ataukah justru menganggapnya sebagai bentuk penghindaran tanggung jawab?

Lima tahun pengabdian di Pengadilan Negeri Kotabumi telah menjadi bab penting dalam narasi panjang pengalaman penulis dalam penegakan hukum. Setiap hari menghadirkan pembelajaran baru, setiap perkara mengandung tantangan yang unik, dan setiap putusan yang dihasilkan merupakan investasi untuk masa depan masyarakat yang lebih adil dan berkeadaban.

Sistem peradilan Indonesia, seperti halnya sistem peradilan di seluruh dunia, dibangun di atas fondasi yang mulia objektivitas dan ketidakberpihakan. Namun realitas menunjukkan bahwa hakim, sebagai manusia, membawa serta seluruh keterbatasan kognitif yang melekat pada otak manusia.