Secara normatif, Indonesia telah memiliki Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU) yang memberikan dasar kuat untuk menjerat pelaku

Hingga kini, belum ada petunjuk teknis yang jelas mengenai bagaimana masa percobaan tersebut dijalankan, siapa yang berwenang melakukan evaluasi, dan indikator apa saja yang digunakan

Hingga kini, belum ada petunjuk teknis yang jelas mengenai bagaimana masa percobaan tersebut dijalankan, siapa yang berwenang melakukan evaluasi, dan indikator apa saja yang digunakan

KUHP baru yang mulai berlaku menegaskan bahwa perbuatan ini tidak lagi hanya dilihat sebagai persoalan moral, tetapi sudah masuk dalam ranah hukum pidana.

Di Indonesia, KUHP Nasional yang baru mempertegas larangan praktik euthanasia, khususnya melalui Pasal 461 yang menegaskan bahwa seorang dokter tidak diperbolehkan melakukan tindakan tersebut

di balik kemudahan dan popularitasnya, kripto juga menyimpan potensi risiko, salah satunya dijadikan sarana tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Salah satu aspek penting yang kerap luput dari perhatian publik adalah ketentuan mengenai pertanggungjawaban pidana bagi pelaku dengan gangguan jiwa

Hakim, sebagai “yang mulia”, dituntut bukan hanya memiliki kecerdasan hukum, tetapi juga keteguhan hati dan integritas

Seorang hakim yang sehat jiwanya akan lebih mampu berpikir jernih, mengambil keputusan secara objektif, serta tetap menjaga wibawa peradilan.

Seorang hakim yang sehat jiwanya akan lebih mampu berpikir jernih, mengambil keputusan secara objektif, serta tetap menjaga wibawa peradilan.