Di tengah relasi kuasa yang timpang, banyak kalangan menilai bahwa penggunaan pasal ini sering menjadi alat pembungkam, bukan perlindungan hak.

Kebijakan ini mulai diperbincangkan seiring munculnya kebutuhan identitas kelembagaan yang lebih jelas di jalan raya.

Aturan ini tidak hanya sebatas regulasi administratif, melainkan simbol nyata dari tekad lembaga peradilan untuk merangkul semua elemen masyarakat tanpa terkecuali.

Secara hukum, aset kripto belum sepenuhnya diatur dalam satu payung undang-undang khusus. Saat ini, regulasi utama datang dari Bappebti.

Istilah seperti blockchain dan kecerdasan buatan (AI) kini mulai masuk ke dalam percakapan hukum, menantang cara lama dalam menegakkan keadilan.

Istilah seperti blockchain dan kecerdasan buatan (AI) kini mulai masuk ke dalam percakapan hukum, menantang cara lama dalam menegakkan keadilan.

Dalam sistem hukum Indonesia, MA merupakan pengadilan tertinggi yang memegang kendali atas jalannya sistem peradilan.

apakah hakim boleh memutus perkara di luar ketentuan yang sudah diatur oleh Mahkamah Agung (MA)? Siapa yang sebenarnya paling berkuasa dalam menentukan arah keadilan?

Praktik ini terus terjadi dan menghadirkan tantangan serius bagi penegakan hukum, perlindungan warga, dan citra Indonesia di mata dunia.

Pidato di PBB bukan sekadar pidato; ia menjadi refleksi betapa Indonesia ingin didengar di pentas global.