Masyarakat, orang tua, pendidik, bahkan figur publik, perlu memahami batasan hukum di dunia maya agar tak memengaruhi anak-anak ke sesuatu yang negatif.

Jika ada yang mendistribusikan atau menjual produk farmasi dan kosmetik tanpa standar yang ditetapkan-lalu mereview-nya dengan klaim berlebihan-maka perbuatannya bisa dianggap menyebarkan kebohongan yang membahayakan masyarakat.

Popularitas bukan alasan untuk mengabaikan tanggung jawab sosial. Satu unggahan bisa membawa banyak kerugian bagi orang lain. Maka, mari gunakan media sosial untuk hal-hal positif dan membangun.

Perayaan Bastille Day tahun ini bisa menjadi momentum refleksi bahwa kehormatan suatu negara tak hanya diukur dari kekuatan ekonominya, tetapi juga dari kapasitas hukumnya yang adil dan berwibawa.

Pada akhirnya, pertambahan usia pensiun hakim bukan sekadar soal umur, tetapi tentang keberlanjutan nilai, integritas, dan kebijaksanaan dalam tubuh peradilan.

MA perlu mengeluarkan pedoman teknis atau Surat Edaran yang memberikan arahan bagi hakim dalam menangani perkara digital, termasuk bagaimana menilai validitas bukti digital.

Edukasi hukum kepada publik menjadi kunci agar masyarakat memahami proses hukum berjalan melalui pembuktian, bukan sekadar tampilan wajah di media.

Meski terlihat sederhana, perkara lalu lintas tetap memerlukan pertimbangan hati nurani. Di tengah derasnya digitalisasi, hakim harus tetap menjadi penjaga nilai keadilan, bukan sekadar pengesah denda.

Penting untuk memahami, keadilan bukan hanya soal cepat atau viral, tetapi tentang kebenaran yang dibuktikan melalui proses hukum yang sah.

Penting dipahami bahwa hakim tidak boleh terpengaruh oleh tekanan publik, apalagi jika itu bertentangan dengan hukum yang berlaku.