Wiyata Keadilan Restoratif dari lagu "Iridescent" oleh Linkin Park
Musik Linkin Park ini menjadi pengingat, keadilan sejati bukanlah hukuman semata, melainkan jalan menuju harmoni sosial yang berkelanjutan.
7 Poin Penting untuk Jaga Kesehatan Mental Hakim
Dengan kesehatan mental yang baik seorang hakim diharapkan dapat memaknai hidup dan segala yang terjadi di sekitarnya secara positif dan optimis.
Yurisprudensi MA RI: Kedudukan Hukum Purchase Order dalam Gugatan Wanprestasi
Berdasarkan Pasal 1268 KUHPerdata, kewajiban pelaksanaan perjanjian dengan syarat tangguh, tidak menangguhkan perikatan, melainkan hanya menunda pelaksanaannya.
Konten, Anak, dan Jejak Hukum: Bijak Bermain di Dunia Digital
Masyarakat, orang tua, pendidik, bahkan figur publik, perlu memahami batasan hukum di dunia maya agar tak memengaruhi anak-anak ke sesuatu yang negatif.
Putusan PA Lubuklinggau: Mantan Suami Harus Tanggung Nafkah Anak dan Istri
Secara prinsip, kewajiban memberi nafkah setelah perceraian adalah bentuk keadilan distributif, di mana beban ekonomi tidak sepenuhnya ditanggung oleh pihak yang lebih lemah secara finansial.
Pengujian Keaslian Bukti Surat dalam Persidangan Perkara Perdata Berdasarkan Prinsip Pemeriksaan Silang
Prinsip pemeriksaan silang tidak secara eksplisit dikenal dalam hukum acara perdata Indonesia. Namun, terdapat ketentuan yang memiliki konsep serupa.
Asesmen AMPUH di PT Surabaya, Dirbinganis MA RI Ingatkan Soal Integritas
Tujuan utama dari asesmen ini adalah, memastikan masyarakat mendapatkan akses keadilan secara optimal serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan.
Bagaimana Bias Konfirmasi Bisa Membentuk Putusan Hakim dan Mengapa Kita Harus Peduli
Sistem peradilan Indonesia, seperti halnya sistem peradilan di seluruh dunia, dibangun di atas fondasi yang mulia objektivitas dan ketidakberpihakan. Namun realitas menunjukkan bahwa hakim, sebagai manusia, membawa serta seluruh keterbatasan kognitif yang melekat pada otak manusia.
Batas Kewenangan Mengadili Perkara Permohonan yang Tak Diatur Undang-Undang dan Solusi Yuridisnya
Tanpa dasar hukum yang jelas, setiap penetapan berpotensi kehilangan legitimasi dan menimbulkan ketidakpastian hukum.
Urgensi dan Pokok-Pokok Pengaturan RUU Jabatan Hakim: Perubahan Status Hakim menjadi Pejabat Negara
Masih terdapat sejumlah isu krusial yang perlu diselesaikan pada RUU Jabatan Hakim, terutama terkait pengaturan hak keuangan, mekanisme rekrutmen hakim, serta kekosongan dan tumpang tindih dalam regulasi.
