MariNews - Artikel

Hukum bukan hanya apa yang tertulis dalam pasal, tetapi juga bagaimana pasal itu dijalankan, diresistensi, dan dinegosiasikan oleh manusia yang hidup di bawahnya.

Kebenaran itu sering kali tidak sepenuhnya dapat dibaca dari berkas perkara atau dokumen bukti yang dihadirkan di ruang sidang.

Modus operasinya yang memanfaatkan kecanggihan teknologi dan kelemahan psikologis manusia menuntut respons yang lebih adaptif dan terpadu dari aparat penegak hukum.

Dalam setiap ruang sidang, hakim dihadapkan pada dua wajah kebenaran formil yang lahir dari bukti, dan kebenaran substantif yang hidup dalam nurani.

Ini merupakan wujud dari salah satu fungsi dari PTUN Banda Aceh yaitu meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap Lembaga peradilan

Keadilan tidak diukur dari siapa yang diuntungkan oleh perbuatan itu, tetapi dari sejauh mana perbuatan tersebut, sejalan dengan hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat yang beradab.

Secara hukum, aset kripto belum sepenuhnya diatur dalam satu payung undang-undang khusus. Saat ini, regulasi utama datang dari Bappebti.

Perang proksi modern seringkali menargetkan kelemahan ekonomi dan sumber daya manusia untuk menguasai sumber daya alam.

Kebenaran hukum bukanlah hasil dari penemuan yang instan, melainkan buah dari proses panjang yang menuntut kejujuran, ketelitian, dan integritas.

Istilah seperti blockchain dan kecerdasan buatan (AI) kini mulai masuk ke dalam percakapan hukum, menantang cara lama dalam menegakkan keadilan.