MariNews - Artikel

Pengesahan KUHP Nasional menjadi tonggak penting reformasi hukum pidana Indonesia dengan janji menghadirkan hukum yang lebih kontekstual dan berakar pada nilai Pancasila melalui pengakuan living law.

MA RI secara jujur mengakui peristiwa tersebut telah mencederai keluhuran harkat dan martabat hakim serta mencoreng marwah lembaga peradilan

Hakim menjalankan fungsi konstitusional yang strategis, yaitu menegakkan hukum dan keadilan secara merdeka.

Di tengah penguatan prinsip adversarial, konsep sistem adversarial kontinental menjadi kerangka relevan untuk merekonstruksi peran hakim agar tetap adil, seimbang, dan imparsial sesuai karakter hukum nasional.

SEMA Nomor 3 Tahun 2018 hadir sebagai upaya tegas menutup celah penyelundupan hukum melalui isbat nikah poligami demi menjaga tertib hukum perkawinan.

Di tengah algoritma dan viralitas media sosial, independensi hakim diuji oleh tekanan opini publik digital yang berpotensi mendistorsi keadilan.

Mengabaikan salah satunya berisiko melahirkan kebijakan timpang yang justru menghambat tujuan pendidikan itu sendiri.

Melalui analisis doktrinal, tulisan ini menegaskan pentingnya ketepatan hakim membedakan dolus eventualis dari kealpaan berat demi menjaga keadilan dan proporsionalitas pertanggungjawaban pidana.

Peristiwa ini menegaskan bahwa penguatan integritas peradilan tidak cukup bertumpu pada sanksi dan pengawasan, tetapi juga menuntut internalisasi nilai kejujuran, tanggung jawab moral, dan pembentukan guilt culture di tubuh aparatur peradilan.

Penguatan integritas aparatur diposisikan sebagai fondasi utama untuk mewujudkan badan peradilan yang agung, berwibawa, dan kembali dipercaya publik.