MariNews - Artikel
Izin Ketua Mahkamah Agung Atas Penangkapan Dan Penahanan Hakim
Perlindungan Konstitusional Kekuasaan Kehakiman. Sebuah Catatan atas Perkara Nomor 62/PUU-XXIV/2026.
Pergeseran Paradigma Blasphemy ke Hate Speech dalam KUHP Baru
KUHP baru geser delik penodaan agama ke hate speech, namun tantangan muncul dalam penegakan dan pembedaannya demi menjaga kebebasan berekspresi.
Transformasi Parameter dan Paradigma Pejabat Terkait Penahanan Dalam KUHAP
KUHAP 2025 menggeser parameter penahanan dari subjektivitas 'kekhawatiran' ke indikator objektif-faktual demi kepastian hukum & nilai HAM.
Praperadilan Tanpa Standar: Perspektif Reformulasi KUHAP dan Urgensi Pengaturan Melalui PERMA
Reformulasi KUHAP melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 memperluas fungsi praperadilan dalam sistem peradilan pidana. Perubahan ini menuntut standarisasi prosedur melalui Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk menjaga kepastian hukum dan keseragaman praktik peradilan.
ANTARA DOKTRIN NOSCITUR A SOCIIS DAN PENAFSIRAN GRAMATIKAL-KONTEKSTUAL
Bukan kembar identik, Noscitur a Sociis adalah 'obeng presisi' dalam kotak alat tafsir hukum demi nalar yudisial di era KUHP Nasional.
Ketika Hukum Bertemu Orang Lemah
Hukum bukan sekadar pasal kaku. Saat bertemu rakyat kecil, nurani hakim diuji untuk hadirkan keadilan yang hidup dan lebih manusiawi.
Membaca Putusan Kasasi Narkotika di Awal Tahun 2026
Analisis 39 putusan kasasi narkotika awal 2026 menunjukkan penerapan KUHP baru, asas lex favor reo, serta perubahan paradigma pemidanaan di Indonesia.
Hukum Acara Pidana Sebagai Instrumen Perlindungan Hak, BUKAN Instrumen Pembuktian Berulang Hingga Berhasil
Kajian Penafsiran “Upaya Hukum” Berdasarkan Sistematika KUHAP UU No. 20 Tahun 2025 atas Putusan Bebas
Penerapan Asas Lex Favo Reo dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi
Tulisan ini menganalisis penerapan asas lex favor reo dalam perkara korupsi guna menentukan aturan hukum yang paling meringankan terdakwa.
Benang Merah Plea Bargaining dalam Dakwaan Alternatif
KUHAP 2025 memperkenalkan mekanisme pengakuan bersalah guna mempercepat proses peradilan, namun menimbulkan kompleksitas hukum dalam dakwaan alternatif.