MariNews - Artikel

Humas bukan sekadar pengelola berita atau dokumentasi kegiatan, melainkan jembatan yang menghubungkan pengadilan dengan masyarakat.

Secara Empiris, Hakim terikat pada Teori Korespondensi, dimana kebenaran formal setara dengan fakta dokumen dakwaan.

Aturan ini tidak hanya sebatas regulasi administratif, melainkan simbol nyata dari tekad lembaga peradilan untuk merangkul semua elemen masyarakat tanpa terkecuali.

KUHP baru mensyaratkan bahwa hukum adat hanya berlaku setempat dan harus diatur lebih lanjut, idealnya melalui Peraturan Daerah (Perda).

Ilmu hukum Indonesia masih banyak mewarisi tradisi positivistik yang menempatkan hukum sebagai sistem norma yang berdiri sendiri,

Paradigma sosio-legal hadir sebagai jembatan antara teks dan konteks, antara norma dan realitas.

Surah An-Nisa Ayat 11 merupakan salah satu ayat yang paling rinci dalam menjelaskan ketentuan pembagian warisan, sehingga menjadi landasan utama.

Keterbatasan penglihatan tidak memadamkan semangatnya menuntut ilmu, justru menjadi lentera yang menerangi ruang akademik.

Kekuasaan kehakiman dijalankan oleh hakim yang merupakan pejabat negara yang memiliki wewenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara hukum

Hakim di Indonesia sering kali menghadapi dilema besar perihal mematuhi kepastian hukum atau menerapkan keadilan substantif.