korporasi juga dapat menjadi sumber masalah serius ketika terlibat dalam tindak pidana yang dampaknya jauh melampaui perbuatan individu.

Dalam mewujudkan peradilan yang bersih dan berwibawa, Mahkamah Agung terus memperkuat tata kelola kepemimpinan melalui sistem pengawasan dan pembinaan berkelanjutan, serta keterlibatan publik dalam pengawasan moral calon-calon pimpinan pengadilan.