Di Balik Dinginnya Chongqing, Tiga Hakim Indonesia Menaklukkan Ujian Doktoral Di China

Menariknya, meskipun berasal dari institusi peradilan yang sama, ketiganya memilih bidang penelitian yang berbeda, tetapi memiliki satu benang merah
  • view 1221
Faisal Akbaruddin Taqwa, Khusnul Khatimah & Unggul Prayudho Satriyo di Southwest University of Political Science and Law (SWUPL), Chongqing | Dok. Penulis
Faisal Akbaruddin Taqwa, Khusnul Khatimah & Unggul Prayudho Satriyo di Southwest University of Political Science and Law (SWUPL), Chongqing | Dok. Penulis

Chongqing, China — Sabtu, 21 November 2026, Kota Chongqing menyambut datangnya hari dengan suasana yang cukup cerah. Sinar matahari tampak terang menyinari gedung-gedung tinggi dan jalanan kota yang dikenal sebagai salah satu pusat pertumbuhan ekonomi terbesar di China. Namun, terangnya matahari tidak serta-merta mengusir udara dingin yang menyelimuti kota tersebut. Suhu rendah menjelang musim dingin masih terasa menusuk, membuat setiap orang yang beraktivitas di luar ruangan harus mengenakan pakaian hangat.

Di tengah suasana pagi yang dingin itu, sebuah momentum penting tengah berlangsung di Southwest University of Political Science and Law (SWUPL), Chongqing, salah satu perguruan tinggi hukum terkemuka di China.

Hari itu menjadi momen bersejarah bagi tiga hakim asal Indonesia yang berhasil mempertahankan disertasi doktoral mereka dalam final defense pada program doktor bidang hukum.

Ketiganya adalah Faisal Akbaruddin Taqwa, Ketua Pengadilan Negeri Cikarang, Unggul Prayudho Satriyo, Hakim Yustisial pada Kamar Perdata Mahkamah Agung Republik Indonesia, dan Khusnul Khatimah, Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Keberhasilan tersebut bukan sekadar pencapaian akademik pribadi. Lebih jauh, momentum ini mencerminkan semakin berkembangnya kapasitas intelektual hakim Indonesia dalam memahami persoalan hukum kontemporer melalui perspektif nasional, komparatif, dan internasional.

Di tengah perkembangan hubungan ekonomi lintas negara, transformasi teknologi digital, serta meningkatnya kompleksitas investasi internasional, ketiga hakim tersebut mengangkat persoalan hukum yang memiliki relevansi langsung dengan kebutuhan pembaruan sistem hukum Indonesia.

Menariknya, meskipun berasal dari institusi peradilan yang sama, ketiganya memilih bidang penelitian yang berbeda, tetapi memiliki satu benang merah: bagaimana hukum Indonesia dapat beradaptasi dengan perkembangan global tanpa kehilangan karakter dan kepentingan hukum nasionalnya.

Faisal Akbaruddin Taqwa: Menjawab Tantangan Kepailitan Lintas Batas di Indonesia

Faisal Akbaruddin Taqwa

Faisal Akbaruddin Taqwa, yang saat ini menjabat sebagai Ketua Pengadilan Negeri Cikarang, mempertahankan disertasinya yang berjudul “Research on the Challenges and Legal Responses of Handling Cross-Border Insolvency in Indonesia.”

Penelitian tersebut mengangkat persoalan kepailitan lintas batas negara (cross-border insolvency), sebuah isu yang semakin penting seiring meningkatnya aktivitas perusahaan multinasional, investasi asing, serta kepemilikan aset perusahaan yang tersebar di berbagai yurisdiksi.

Dalam penelitiannya, Faisal mengidentifikasi empat tantangan utama dalam penanganan kepailitan lintas batas di Indonesia.Pertama, persoalan pengakuan dan pelaksanaan putusan kepailitan asing. Meskipun Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang mengandung karakter universal, khususnya melalui Pasal 21 serta Pasal 212 sampai dengan Pasal 214, implementasinya masih menghadapi hambatan normatif akibat keberlakuan ketentuan Pasal 436 dan Pasal 431 Reglement op de Rechtsvordering (Rv).

Kedua, adanya perlakuan asimetris terhadap kreditor asing dan perwakilannya. Kreditor asing pada prinsipnya memperoleh kesempatan untuk mengajukan permohonan atau berpartisipasi dalam proses kepailitan domestik di Indonesia. Namun, keleluasaan serupa belum sepenuhnya diberikan kepada perwakilan profesional asing, seperti advokat, kurator, atau pengurus.

Ketiga, fragmentasi prosedur kepailitan akibat belum tersedianya mekanisme pengakuan putusan kepailitan asing. Kondisi tersebut menyebabkan kreditor asing harus menempuh proses kepailitan tersendiri di Indonesia untuk melindungi aset debitor yang berada di wilayah Indonesia. Persoalan ini semakin kompleks karena belum terdapat mekanisme komunikasi dan koordinasi yang memadai antara pengadilan Indonesia dan pengadilan negara lain ketika proses kepailitan berlangsung secara paralel.

Keempat, keterbatasan efektivitas ekstrateritorial proses kepailitan Indonesia. Meskipun debitor memiliki aset di luar negeri, efektivitas putusan kepailitan Indonesia terhadap aset tersebut masih bergantung pada sistem pengakuan dan kerja sama hukum di negara tempat aset berada. Penolakan Indonesia terhadap pengakuan langsung putusan kepailitan asing juga berpotensi memengaruhi hubungan resiprositas dengan yurisdiksi lain.

Menurut Faisal, keempat tantangan tersebut pada dasarnya telah memperoleh respons melalui UNCITRAL Model Law on Cross-Border Insolvency, yang menawarkan empat pilar utama, yakni akses (access), pengakuan (recognition), pemberian tindakan pelindungan setelah pengakuan (relief), dan kerja sama (cooperation).

Sebagian prinsip tersebut telah mulai diakomodasi dalam rancangan perubahan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Namun, menurut hasil penelitiannya, masih terdapat sejumlah persoalan yang memerlukan perhatian, termasuk standar pelindungan terhadap kreditor lokal dan kreditor asing serta belum jelasnya mekanisme komunikasi dan kerja sama antarlembaga peradilan dalam proses kepailitan paralel.

Faisal juga mengkaji perbedaan pendekatan pengadilan Indonesia dalam menghadapi putusan pengadilan asing. Perbedaan pendekatan tersebut menunjukkan pentingnya membangun kerangka hukum yang lebih jelas mengenai kedudukan dan akibat hukum putusan kepailitan asing di Indonesia.

Melalui disertasinya, Faisal menawarkan gagasan agar pembaruan hukum kepailitan Indonesia tidak berhenti pada pengadopsian norma UNCITRAL Model Law, tetapi juga mempelajari pengalaman negara-negara yang telah menerapkannya, seperti Singapura dan Amerika Serikat.

Beberapa aspek penting yang perlu diperhatikan meliputi penentuan Center of Main Interests (COMI), mekanisme pengakuan proses kepailitan asing, serta bentuk pelindungan hukum yang dapat diberikan setelah pengakuan tersebut.

Selain itu, perkembangan hukum China juga dinilai relevan, khususnya mengenai penafsiran prinsip resiprositas oleh pengadilan China dalam perkara pengakuan putusan kepailitan asing.

Penelitian tersebut diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pembaruan hukum kepailitan nasional sekaligus memperkuat kesiapan peradilan Indonesia dalam menangani sengketa bisnis yang semakin bersifat transnasional.

Unggul Prayudho Satriyo: Memperkuat Pelindungan Hak Cipta dalam Ekosistem Digital

Unggul Prayudho Satriyo

Berbeda dengan Faisal, Unggul Prayudho Satriyo, Hakim Yustisial pada Kamar Perdata Mahkamah Agung Republik Indonesia, mengangkat persoalan pelindungan hak cipta di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital.

Disertasinya berjudul “A Study on Selected Legal Issues in Copyright Regulation of Digital Works in Indonesia.”

Penelitian ini berangkat dari perkembangan ekosistem digital yang telah mengubah cara masyarakat menciptakan, mendistribusikan, mengakses, dan memanfaatkan karya yang dilindungi hak cipta.

Kehadiran berbagai platform digital dan penyedia layanan daring (online service providers) memiliki peluang besar bagi pertumbuhan ekonomi kreatif. Namun, perkembangan tersebut sekaligus menimbulkan persoalan hukum mengenai tanggung jawab penyedia layanan ketika sistem atau platform yang mereka kelola digunakan untuk melakukan pelanggaran hak cipta.

Salah satu persoalan mendasar yang dikaji Unggul adalah bagaimana membangun keseimbangan pelindungan hukum antara pemegang hak cipta dan penyelenggara layanan digital.

Menurut gagasan yang dikembangkan dalam penelitiannya, pelindungan hukum dalam ekosistem digital tidak semestinya hanya berorientasi pada kepentingan pemegang hak cipta, tetapi juga perlu memberikan kepastian hukum bagi penyedia layanan daring.

Keseimbangan tersebut menjadi penting karena penyedia layanan digital memiliki karakteristik yang berbeda dari pelaku pelanggaran hak cipta secara langsung.

Untuk menjawab persoalan tersebut, Unggul menekankan pentingnya penerapan prinsip knowledge liability dan safe harbour dalam pengaturan tanggung jawab penyedia layanan digital.

Prinsip knowledge liability berkaitan dengan penentuan tanggung jawab hukum berdasarkan pengetahuan penyedia layanan terhadap adanya aktivitas pelanggaran hak cipta serta tindakan yang dilakukan setelah memperoleh pengetahuan tersebut.

Sementara itu, prinsip safe harbour memberikan kerangka pembatasan tanggung jawab bagi penyedia layanan yang memenuhi persyaratan tertentu sebagaimana ditentukan oleh hukum.

Kedua prinsip tersebut dipandang penting untuk membangun kepastian hukum, sehingga pemegang hak cipta memperoleh pelindungan yang efektif, sementara penyedia layanan digital tidak dibebani tanggung jawab secara tidak proporsional.

Melalui pendekatan tersebut, penelitian Unggul menawarkan kontribusi pemikiran bagi pengembangan regulasi hak cipta Indonesia, khususnya dalam menghadapi perubahan pola pelanggaran hak cipta yang semakin kompleks di ruang digital.

Penelitian ini juga memiliki relevansi bagi lembaga peradilan, mengingat sengketa hak kekayaan intelektual pada masa mendatang berpotensi semakin banyak melibatkan platform digital, teknologi informasi, serta hubungan hukum yang melintasi batas negara.

Dengan demikian, pengembangan prinsip tanggung jawab yang jelas dan proporsional diharapkan dapat mendukung pelindungan hak cipta sekaligus menciptakan iklim inovasi digital yang sehat.

Khusnul Khatimah: Belajar dari China untuk Memperkuat Pelindungan Investasi Asing di Indonesia

Khusnul Khatimah

Sementara itu, Khusnul Khatimah, Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, mempertahankan disertasinya yang berjudul “Dilemma and Solution in the Legal Protection of Foreign Investment in Indonesia: Lessons from China.”

Penelitian Khusnul mengangkat persoalan fundamental dalam sistem pelindungan investasi asing di Indonesia, yakni adanya kesenjangan antara jaminan hak yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan, kewenangan lembaga pemerintah dalam melaksanakan pelindungan tersebut, dan efektivitas mekanisme pemulihan hukum ketika terjadi sengketa.

Menurut hasil penelitiannya, persoalan utama pelindungan investasi asing di Indonesia tidak semata-mata terletak pada ketiadaan norma hukum, tetapi pada belum terbangunnya hubungan yang efektif antara tiga komponen utama, yaitu hak hukum investor (rights), kewenangan institusi pemerintah (authority), dan mekanisme pemulihan hukum (remedies).

Khusnul mengidentifikasi empat persoalan utama dalam praktik pelindungan investasi asing di Indonesia.

Pertama, ketidakjelasan kewenangan antarlembaga pemerintah dalam memberikan jaminan atau mengambil keputusan yang berkaitan dengan investasi.

Kedua, ketidakpastian akibat hukum dari janji atau komitmen pemerintah kepada investor, terutama ketika komitmen tersebut diberikan oleh pejabat yang kewenangannya belum jelas atau belum didukung kondisi hukum yang memadai.

Ketiga, persoalan perubahan regulasi yang dapat memengaruhi kepastian hukum terhadap investasi yang telah berjalan.

Keempat, keterlambatan tindakan korektif dan penyelesaian sengketa, sehingga mekanisme pelindungan hukum tidak selalu mampu mencegah atau memulihkan kerugian secara efektif.

Dalam mengembangkan analisisnya, Khusnul menggunakan sejumlah persoalan konkret di Indonesia, termasuk kasus Rempang dan Rembang, untuk menggambarkan hubungan antara komitmen pemerintah, status hukum tanah, kepentingan publik, serta pentingnya ketepatan waktu dalam pemberian pelindungan hukum.

Melalui pendekatan perbandingan hukum, Khusnul kemudian mengkaji pengalaman China dalam membangun mekanisme pelindungan investasi asing.

Terdapat empat mekanisme yang menjadi perhatian utama penelitiannya, yaitu pemisahan persoalan akses investasi dari keabsahan kontrak, pelindungan terhadap komitmen pemerintah, koordinasi penyelesaian pengaduan perusahaan dengan investasi asing, serta dukungan lembaga peradilan terhadap proses arbitrase.

Namun, Khusnul menegaskan bahwa pengalaman China tidak dapat begitu saja dipindahkan ke dalam sistem hukum Indonesia.

Perbedaan struktur pemerintahan, pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah, serta mekanisme pengawasan mengharuskan setiap bentuk adaptasi dilakukan secara selektif.

Oleh karena itu, pendekatan yang ditawarkan bukanlah menyalin bentuk kelembagaan China, melainkan mengadaptasi fungsi hukum yang relevan dengan tetap memperhatikan karakteristik sistem hukum Indonesia.

Salah satu kontribusi penting disertasinya adalah pengembangan model penyelesaian pengaduan administratif di bidang investasi atau investment administrative grievance procedure.

Model tersebut dirancang melalui tahapan penerimaan pengaduan, identifikasi kewenangan, penetapan tanggung jawab, koordinasi penyelesaian, pemberian jawaban yang disertai alasan, pemantauan tindak lanjut, hingga penyelesaian akhir.

Dalam implementasinya, mekanisme ini melibatkan penguatan koordinasi antara Kementerian Investasi/BKPM, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), serta instansi pemerintah yang memiliki kewenangan substantif.

Khusnul juga menawarkan mekanisme verifikasi terhadap komitmen pemerintah sebelum diberikan kepada investor, penilaian dampak perubahan regulasi terhadap investasi yang telah berjalan, serta penguatan hubungan antara penyelesaian administratif dan upaya hukum formal.

Khusus mengenai fungsi peradilan, penelitian tersebut menekankan pentingnya mekanisme pelindungan yang tepat waktu, terutama dalam sengketa yang melibatkan pembangunan fisik atau tindakan yang berpotensi menimbulkan akibat yang sulit dipulihkan.

Selain itu, Khusnul mengusulkan penguatan keselarasan antara pengaturan Mahkamah Agung mengenai arbitrase dan ketentuan undang-undang yang mengaturnya.

Dari sisi kebaruan ilmiah, penelitian ini mengembangkan teori pelindungan hukum Philipus M. Hadjon ke dalam kerangka tiga dimensi yang menghubungkan norma hukum, pelaksanaan kewenangan administratif, dan efektivitas pemulihan hak investor.

Sebagai langkah implementasi, Khusnul merekomendasikan pengujian awal model penyelesaian pengaduan administratif selama 12 bulan dengan indikator evaluasi yang terukur, sebelum dilakukan penguatan melalui instrumen regulasi yang lebih mengikat.

Melalui penelitian tersebut, Khusnul menegaskan pentingnya membangun sistem pelindungan investasi yang tidak hanya menjanjikan kepastian hukum secara normatif, tetapi juga memastikan bahwa hak investor dapat dilaksanakan melalui institusi yang berwenang dan mekanisme pemulihan yang efektif.

Gagasan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi peningkatan kualitas tata kelola investasi, penguatan kepastian hukum, dan pembangunan iklim investasi yang lebih akuntabel di Indonesia.

Menambah Daftar Hakim Indonesia Alumni Perguruan Tinggi Hukum Terkemuka di China

Keberhasilan Faisal, Unggul, dan Khusnul memiliki arti tersendiri bagi komunitas hakim Indonesia yang menempuh pendidikan doktoral di China.

Dengan keberhasilan ketiganya menyelesaikan tahapan final dissertation defense, jumlah hakim Indonesia yang menjadi bagian dari jajaran alumni doktoral Southwest University of Political Science and Law bertambah dari lima menjadi delapan orang.

Pencapaian ini menunjukkan semakin kuatnya hubungan akademik antara komunitas peradilan Indonesia dan salah satu perguruan tinggi hukum terkemuka di China tersebut.

Lebih dari sekadar penambahan jumlah lulusan, keberhasilan ini mencerminkan komitmen pengembangan sumber daya manusia di lingkungan peradilan Indonesia melalui pendidikan tinggi dan penelitian hukum pada tingkat internasional.

Pengalaman akademik yang diperoleh selama menempuh studi di luar negeri memberikan kesempatan bagi para hakim untuk mempelajari perkembangan teori hukum, membandingkan sistem peradilan, serta memahami berbagai pendekatan penyelesaian persoalan hukum yang diterapkan di negara lain.

Dalam konteks hubungan Indonesia dan China, keberadaan hakim Indonesia yang menempuh pendidikan doktoral juga membuka ruang pertukaran gagasan mengenai perkembangan hukum ekonomi, perdagangan internasional, pelindungan investasi, teknologi digital, dan penyelesaian sengketa lintas batas.

Pertukaran pengetahuan tersebut menjadi semakin relevan ketika hubungan ekonomi kedua negara terus berkembang dan menghasilkan hubungan hukum yang semakin kompleks.

Dari Ruang Akademik Menuju Kontribusi bagi Peradilan Indonesia

Keberhasilan mempertahankan disertasi tentu merupakan pencapaian akademik yang membanggakan. Namun, nilai yang lebih besar dari pendidikan doktoral terletak pada kemampuan menerjemahkan hasil penelitian menjadi kontribusi nyata bagi perkembangan ilmu hukum dan praktik peradilan.

Ketiga disertasi tersebut memperlihatkan bahwa hakim tidak hanya berperan sebagai penegak hukum yang menerapkan ketentuan peraturan perundang-undangan terhadap perkara konkret, tetapi juga dapat berkontribusi sebagai akademisi dan pemikir hukum yang mengidentifikasi persoalan normatif serta menawarkan solusi bagi pengembangan sistem hukum.

Penelitian Faisal mengenai kepailitan lintas batas diharapkan dapat menjadi salah satu referensi akademik dalam pembaruan hukum kepailitan Indonesia, terutama dalam menghadapi meningkatnya kompleksitas hubungan bisnis internasional.

Sementara itu, penelitian Unggul mengenai pelindungan hak cipta atas karya digital dapat memberikan perspektif baru bagi pembentukan regulasi dan perkembangan praktik peradilan dalam menangani sengketa hak kekayaan intelektual di era ekonomi digital.

Adapun penelitian Khusnul mengenai pelindungan investasi asing diharapkan dapat memperkaya pemikiran tentang kepastian hukum, tata kelola administrasi pemerintahan, serta efektivitas penyelesaian sengketa investasi melalui pendekatan hukum komparatif.

Ketiganya memiliki relevansi terhadap perkembangan hukum nasional sekaligus membuka peluang kontribusi pada diskursus akademik internasional.

Bagi Mahkamah Agung Republik Indonesia, keberhasilan para hakim menempuh pendidikan doktoral di luar negeri juga dapat menjadi modal intelektual dalam mendukung penguatan kapasitas kelembagaan peradilan.

Pengetahuan dan pengalaman yang diperoleh diharapkan tidak berhenti sebagai capaian individual, tetapi dapat dibagikan melalui penelitian, publikasi ilmiah, pendidikan dan pelatihan hakim, forum diskusi akademik, serta pengembangan kebijakan peradilan sesuai kewenangan masing-masing.

Di tengah tuntutan masyarakat terhadap lembaga peradilan yang semakin profesional, independen, dan adaptif, penguatan kapasitas akademik hakim merupakan salah satu investasi jangka panjang yang penting.

Sebab, kualitas peradilan tidak hanya ditentukan oleh kemampuan hakim memahami bunyi peraturan perundang-undangan, tetapi juga oleh kedalaman pengetahuan, ketajaman analisis, dan kemampuan memahami perubahan sosial, ekonomi, serta teknologi yang melatarbelakangi lahirnya suatu sengketa.

Menembus Batas Negara, Membawa Pulang Pengetahuan

Keberhasilan tiga hakim Indonesia di Chongqing pada 21 November 2026 menjadi pengingat bahwa pengabdian seorang hakim terhadap hukum dan keadilan tidak selalu berlangsung di dalam ruang persidangan.

Pengabdian tersebut juga dapat diwujudkan melalui ruang-ruang akademik, penelitian ilmiah, dan pertukaran pengetahuan lintas negara.

Dari persoalan kepailitan internasional, pelindungan hak cipta digital, hingga kepastian hukum investasi asing, ketiga hakim tersebut telah membawa isu-isu penting hukum Indonesia ke dalam forum akademik internasional.

Pada saat yang sama, mereka membawa pulang perspektif dan pengalaman yang berpotensi memperkaya perkembangan hukum nasional.

Keberhasilan ini diharapkan dapat menginspirasi lebih banyak hakim Indonesia untuk terus mengembangkan kapasitas intelektual, memperluas wawasan internasional, dan menghasilkan penelitian yang bermanfaat bagi masyarakat serta lembaga peradilan.

Sebab, pendidikan tinggi pada akhirnya bukan semata-mata tentang gelar akademik yang diperoleh, melainkan tentang sejauh mana ilmu pengetahuan yang dihasilkan mampu memberikan manfaat bagi kehidupan hukum dan masyarakat.

Dan dari sebuah pagi yang dingin di Chongqing, tiga hakim Indonesia telah menorehkan pencapaian akademik yang membawa harapan baru, bahwa ilmu pengetahuan tidak mengenal batas negara, dan pengabdian hakim terhadap keadilan tidak pernah berhenti pada ruang persidangan.

 

Untuk mendapatkan Berita atau Artikel Terbaru MARINews, Follow Channel Whatsapp: MARINews

Penulis: Irwan Rosady
Editor: Tim MARINews