Tantangan bagi hukum modern adalah menemukan titik keseimbangan baru antara kebutuhan akan anonimitas dan pentingnya menjaga personalitas sebagai dasar tanggung jawab dan akuntabilitas hukum.

Peradilan Militer dituntut untuk mampu menjadi institusi hukum yang adaptif, profesional dan berintegritas tinggi.

Bank data tersebut tidak hanya bermanfaat bagi institusi, tetapi juga mendorong motivasi para hakim muda untuk terus meningkatkan kompetensi dan menjaga integritas.

Solusi untuk isu ini, memerlukan tekanan diplomatik berkelanjutan dan penegakan hukum internasional oleh badan-badan seperti PBB dan ICC, bilamana ada bukti kejahatan.

921 Analis Perkara Peradilan/Calon Hakim, kini bersiap mengisi pos Hakim baru di lingkungan peradilan umum. Mereka dikukuhkan, pada 12 Juni 2025 dan akan menyebar di berbagai pengadilan negeri kelas II, di seluruh wilayah Indonesia.

Majelis Hakim mempertemukan kembali terdakwa dengan korban, yang akhirnya disepakati perjanjian antara keduanya.

Subjek hukum yang berkeberatan terhadap informasi tidak relevan di bawah kendali penyelenggara sistem elektronik, dapat mengajukan permohonan penghapusan informasi dan/atau dokumen elektronik kepada pengadilan.

Dalam menjatuhkan putusannya, hakim sebaiknya memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang menentukan pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa, sehingga tidak ada kesalahan penafsiran atas ketentuan perundang-undangan.

Semoga dengan adanya yurisprudensi ini dapat menambah khazanah serta wawasan bagi para pembaca, khususnya para hakim dalam menunjang tugasnya sehari-hari yang berkaitan dengan perkara kejahatan kemanusiaan.

Empati dan rasio adalah elemen penting yang setidaknya perlu direnungkan lebih lanjut oleh para hakim.