Angka ini, menegaskan anak muda kini menuntut hasil nyata, bukan sekedar janji politik,.

Problem terbesar masa transisi bukan kekurangan aturan, melainkan kekeliruan cara mengukur. Dalam praktik, rezim baru memunculkan dua ranah yang sering tertukar.

Melalui kegiatan diskusi hukum ini, diharapkan terwujud keseragaman pemahaman dan peningkatan kualitas putusan di lingkungan peradilan agama.

Descente yang dilakukan Majelis Hakim PA Soreang menempatkan anak sebagai subjek hukum dengan mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak.

Ia menyebutkan, peradilan agama telah eksis selama lebih dari 143 tahun, bertahan di tengah perubahan zaman dan sistem pemerintahan.

Penandatanganan MoU ini, dilatarbelakangi untuk mendukung ketahanan keluarga dan masyarakat melalui sinergi antarinstansi.

Majelis Hakim PN Lubuk Sikaping menerapkan asas Lex Favor Reo dengan menjatuhkan pidana penjara tanpa denda terhadap pelaku penambangan emas ilegal.

Pengaturan ini menunjukkan kehati-hatian pembentuk undang-undang. Efisiensi persidangan tetap dijaga, namun substansi fakta tidak boleh diabaikan.

Tulisan ini menelusuri bagaimana praktik gono-gini berkembang dari ‘urf masyarakat menjadi norma hukum yang menjamin kepastian sekaligus membuka ruang keadilan proporsional.

Pendekatan ini menegaskan peran hakim dalam memastikan keadilan substantif, dengan penetapan yang tidak hanya bersifat deklaratif, tetapi juga operasional dan berorientasi pada pemenuhan hak.