Komisi Yudisial (KY) mengumumkan hasil Seleksi Kesehatan dan Kepribadian Calon Hakim Agung Republik Indonesia Tahun 2026

Resensi ini mengulas norma-norma pokok dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) beserta regulasi turunannya secara rinci dan terstruktur

Pengadilan Negeri Kepanjen berhasil melaksanakan Eksekusi Pengosongan atas objek Eksekusi dalam perkara perdata Eksekusi Nomor 10/Pdt.Eks/2025/PN Kpn juncto Nomor 247/Pdt.G/2023/PN Kpn terhadap putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap (Inkracht van gewijsde)

Turnamen Tenis Meja Piala Bergilir Ketua MA dan Piala Tetap Sekretaris MA di Gedung Mahkamah Agung

Mengupas tuntas seni di balik layar pelayanan pimpinan, Pengadilan Tinggi Agama Semarang sukses menggelar Bimtek Keprotokolan berskala nasional. Menghadirkan pakar dari Mahkamah Agung hingga Kemendagri, kegiatan ini menjadi kawah candradimuka bagi aparatur peradilan untuk mengasah sensitivitas, membaca situasi, dan merancang acara tanpa celah. Karena bagi protokol, kelancaran acara adalah sebuah mahakarya.

Tuntutan mengenai status perkawinan dan harta bersama dapat diajukan dalam satu perkara atau setelah perceraian terjadi. SEMA Nomor 3 Tahun 2015 menegaskan pilihan tersebut sehingga para pihak dapat menyesuaikan cara berperkara dengan kebutuhan, kesiapan bukti, dan keadaan masing-masing.

Kompleksitas Sengketa Waris di Pengadilan Agama: Mengurai Batas Kewenangan, Keabsahan Hibah Wasiat dan Perlindungan Pihak Ketiga

Sengketa yang timbul dari transaksi pertama antara ahli waris dan pihak lain dapat menjadi kewenangan Pengadilan Agama sepanjang memenuhi Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. Namun, jika objek telah dialihkan melalui transaksi kedua dan seterusnya, sengketa kepemilikannya menjadi kewenangan Peradilan Umum sebagaimana ditegaskan dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2016.

Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA RI) resmi mengawali Indonesia Judicial Fellowship Program di Federal Court of Australia (FCA), Melbourne

Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Drs. H. Muchlis, S.H., M.H. mendorong pimpinan pengadilan menerapkan kepemimpinan yang mengayomi serta mendengar aspirasi bawahan