Mari jadikan Hari Kenaikan Yesus Kristus sebagai pengingat bahwa tugas-tugas institusi peradilan memiliki dimensi transendental.

Penting kiranya Mahkamah Agung dan institusi terkait memberikan perhatian afirmatif kepada para hakim perempuan-baik dalam hal penempatan, kebijakan rotasi, maupun pemberian fasilitas pendukung keluarga.

Urgensi dari Undang-Undang CoC tidak hanya terletak pada aspek perlindungan terhadap hakim, melainkan juga menjadi pondasi penting dalam menjaga integritas, independensi, serta kewibawaan peradilan itu sendiri.

Mahkamah Agung dan pemerintah perlu bersama-sama mendorong langkah penetapan lembaga peradilan sebagai Objek Vital Nasional. Penetapan ini akan memberikan dasar hukum bagi aparat keamanan seperti Polri dan TNI untuk melakukan perlindungan secara lebih maksimal dan berkelanjutan.

Hakim militer memainkan peran penting dalam menjaga wibawa hukum dan memperkuat supremasi hukum di lingkungan militer.

Dengan semangat “Bangkit Bersama Wujudkan Indonesia Kuat”, Mahkamah Agung dan seluruh jajarannya siap melanjutkan peran strategis dalam menjaga marwah peradilan.

Hakim yang merasa aman akan mampu menegakkan hukum dengan integritas, tanpa tekanan atau intervensi dari pihak manapun.

Dengan semangat Hari Waisak, mari kita jadikan ajaran luhur Buddha sebagai inspirasi untuk mewujudkan sistem peradilan yang bersih, adil, dan penuh welas asih.

Dengan menghukum berat aktor pemberi suap dan memberikan hukuman proporsional bagi penerima, pengadilan berupaya menegakkan keadilan substantif.

Reformasi bukan sekadar slogan, tetapi menjadi gerakan bersama yang dijalankan dengan konsisten, berkelanjutan, dan melibatkan seluruh elemen pengadilan.