Upaya ini menjadi wujud komitmen kolektif untuk menghadirkan lembaga peradilan yang bersih, transparan, dan melayani masyarakat secara optimal.

Regulasi ini dirancang untuk memperkuat kepastian hukum, independensi peradilan, serta perlindungan hakim dalam menjalankan fungsi yudisial.

Tulisan ini mengkaji bagaimana prinsip proporsionalitas dapat menjadi instrumen penting bagi hakim dalam menyeimbangkan fleksibilitas hukum dan perlindungan hak anak.

Sebuah putusan adalah kristalisasi intelektual yang lahir dari rahim aksioma hukum, diuji melalui ketajaman rasionalitas legal, dan disucikan oleh etika moral demi menghadirkan keadilan yang substansial.

Pengadilan Negeri Bireuen menjalin kerja sama strategis dengan Fakultas Hukum UNIKI untuk memperkuat sinergi peradilan dan pendidikan hukum.

Artikel ini meluruskan berbagai kesalahpahaman yang berkembang di ruang publik dengan menjelaskan secara proporsional batas antara hukum pidana dan hukum perkawinan dalam sistem hukum Indonesia.

Putusan ini mencerminkan penerapan KUHP Nasional yang memberi ruang bagi hakim untuk menjatuhkan tindakan rehabilitatif guna mendukung tujuan pemidanaan yang berorientasi pada pembinaan.

Rapat ini menjadi langkah awal konsolidasi kepengurusan baru guna memastikan kesinambungan program dan penguatan peran IKAHI sebagai wadah profesi hakim.

Melalui telaah historis, sosiologis, dan yuridis, penulis mengajak pembaca merefleksikan kembali hakikat keadilan pidana dalam KUHP Nasional yang lebih manusiawi dan berorientasi pemulihan.

KUHAP 2025 mengubah secara signifikan aturan penahanan tersangka. Pembatasan kewenangan aparat menegaskan perlindungan hak asasi dan due process.