Para Ketua PTA yang baru diharapkan mampu menjadi motor penggerak bagi jajarannya untuk bekerja secara profesional, jujur, dan bertanggung jawab.

Para Hakim harus memegang teguh pedoman yang telah digariskan dalam Visi Mahkamah Agung yaitu "Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung".

Kehadiran para hakim yang baru saja dikukuhkan ini diharapkan mampu menjadi lembaran baru di Mahkamah Agung yang akan mewujudkan layanan berkeadilan kepada masyarakat.

Hakim yang menangani perkara anak harus memiliki sertifikat khusus sebagai hakim anak. Sertifikasi ini diberikan setelah melalui pelatihan khusus untuk memastikan bahwa hakim mampu memahami psikologi anak.

Ketua Mahkamah Agung mengajak kepada seluruh pimpinan pengadilan, untuk meninggalkan legasi yang baik, agar kebaikan itu dikenang dan dicontoh oleh generasi penerus.

Tantangan bagi hukum modern adalah menemukan titik keseimbangan baru antara kebutuhan akan anonimitas dan pentingnya menjaga personalitas sebagai dasar tanggung jawab dan akuntabilitas hukum.

Peradilan Militer dituntut untuk mampu menjadi institusi hukum yang adaptif, profesional dan berintegritas tinggi.

Bank data tersebut tidak hanya bermanfaat bagi institusi, tetapi juga mendorong motivasi para hakim muda untuk terus meningkatkan kompetensi dan menjaga integritas.

Solusi untuk isu ini, memerlukan tekanan diplomatik berkelanjutan dan penegakan hukum internasional oleh badan-badan seperti PBB dan ICC, bilamana ada bukti kejahatan.

921 Analis Perkara Peradilan/Calon Hakim, kini bersiap mengisi pos Hakim baru di lingkungan peradilan umum. Mereka dikukuhkan, pada 12 Juni 2025 dan akan menyebar di berbagai pengadilan negeri kelas II, di seluruh wilayah Indonesia.