Putusan ini menandai implementasi nyata pembaruan hukum pidana yang menyeimbangkan kepastian hukum dengan pemulihan hubungan sosial.

Pembuktian sengketa tanah adat Minangkabau menghadapi kerumitan yang serius karena tidak ada bukti tertulis. Hakim dituntut untuk menggali kebenaran adat.

Langkah ini menandai implementasi nyata pembaruan hukum acara pidana yang mendorong proses peradilan lebih sederhana, cepat, dan berkeadilan.

Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Aroziduhu Waruwu, Ketua Pengadilan Tinggi Ambon.

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur menggelar koordinasi aparat penegak hukum menghadapi penerapan KUHP dan KUHAP baru. Penyamaan persepsi menjadi kunci menjaga kepastian hukum dan keadilan di masa transisi.

Ketua BPHPI (Badan Perhimpunan Hakim Perempuan Indonesia) MA RI, juga menyampaikan penerapan Anti-SLAPP juga telah diberlakukan di berbagai negara.

Harmonisasi KUHP Baru dengan UU Perikanan menegaskan bahwa penegakan hukum di laut harus berpijak pada lex specialis. Upaya ini memperkuat efektivitas hukum sekaligus sistem denda yang lebih adaptif demi pemulihan kerugian negara.

Kegiatan konsultasi publik bergulir dengan pemaparan dari Tim Kerja Kelompok Kerja PERMA Putusan Pemaafan Hakim, yang dipimpin oleh Panitera Muda Pidana Umum MA, Dr. Minanoer Rachman, S.H., M.H.

Kegiatan ini menjadi langkah strategis menyamakan pemahaman atas kewenangan baru peradilan agama dalam perlindungan konsumen jasa keuangan syariah.

Putusan hakim dalam perkara perdata menentukan kepastian hukum para pihak. Pemahaman klasifikasi putusan menjadi kunci mengetahui akibat dan upaya hukum.