Tujuan dari diskusi hukum ini adalah untuk menyamakan persepsi sehingga diperoleh kesamaan pandangan.

Lahirnya SEMA No. 4 Tahun 2016 membawa penafsiran hukum yang segar. Melalui rumusan kamar perdata angka 1 sebagaimana tersebut di atas Mahkamah Agung memilih untuk tidak membuat aturan seragam baru.

SEMA Nomor 3 Tahun 2018 mengarahkan agar gugatan atas objek harta bersama yang masih menjadi jaminan utang dinyatakan tidak dapat diterima. Namun, Putusan MA Nomor 296 K/Ag/2025 membolehkan penetapan status dan bagian para pihak, dengan pembagian ditunda sampai utang tersebut dilunasi.

Persoalan yuridis yang muncul bukan semata-mata apakah Pengadilan Agama dapat mencantumkan pembagian sebagian gaji dalam amar putusan.

Dalam konteks dispensasi kawin, hakim perlu mempertimbangkan apakah perkawinan akan menghilangkan kesempatan anak untuk berkembang secara optimal.

Membawa semangat reformasi birokrasi langsung ke tengah masyarakat, Pengadilan Agama Parigi menyisipkan kampanye masif anti gratifikasi di sela-sela agenda Sidang Keliling di KUA Tinombo. Lewat edukasi langsung hingga pembagian leaflet, PA Parigi mengajak masyarakat untuk berani menolak segala bentuk suap dan gratifikasi, memastikan wajah peradilan tetap bersih, transparan, dan melayani dengan sepenuh hati.

PN Kotamobagu sukses menyabet predikat peringkat pertama dalam kategori Penyelesaian Perkara Pidana di wilayah hukum Pengadilan Tinggi (PT) Manado untuk periode Januari hingga Juli 2026

Pengadilan yang agung tidak semata-mata dibangun oleh gedung megah atau peraturan yang lengkap, melainkan lewat hakim berintegritas yang jujur, independen, imparsial, dan bertanggung jawab

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 4 Tahun 2025 merupakan respons Mahkamah Agung terhadap kebutuhan akan pedoman beracara dalam gugatan yang diajukan OJK sebagai upaya perlindungan konsumen

Keberhasilan ini menunjukkan komitmen PN Purwodadi dalam pelaksanaan mediasi sebagai salah satu instrumen penyelesaian sengketa yang cepat, sederhana, dan berbiaya ringan.