Kewenangan Peradilan Agama dalam menangani Perbankan Syariah diperkuat dengan Pasal 55 ayat (1) Undang Undang Nomor 21 Tahun 2008.

Mahkamah Agung perlu merumuskan Perma baru atau memperluas interpretasi Perma yang ada dengan mengatur kewajiban hakim menjaga kerahasiaan data pribadi anak.

Sisi destruktif perilaku koruptif bukan terletak pada nilai nominalnya, tetapi pada dampak regresifnya terhadap pembangunan dan kesempatan untuk maju bagi yang lain.

Selain itu, ditegaskan pula bahwa gugatan sederhana tidak dapat diajukan terhadap sengketa kepemilikan tanah.

Kerja sama ini lahir dari kebutuhan mendesak untuk memperbaiki akses masyarakat terhadap layanan administrasi kependudukan.

Ketika berbicara tentang peran perempuan di Mahkamah Agung, tak mungkin melewatkan nama Sri Widoyati, Hakim Agung perempuan pertama Indonesia.

Mediasi adalah langkah wajib dalam proses perkara perdata di pengadilan Indonesia, sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 (PERMA 1/2016).

Pusdiklat Teknis Peradilan kembali adakan Pelatihan Teknis Yudisial Sengketa Tindakan Pemerintahan Bagi Hakim Peradilan Tata Usaha Negara.

Program ini adalah panggilan untuk memperkuat kompetensi dalam menunaikan tugas terberat: Eksekusi Putusan Perdata.

Berita Acara Diversi yang mencatat kegagalan menjadi lebih dari sekadar arsip; wujudnya bertransformasi sebagai dokumen strategis bagi hakim di tingkat pengadilan.