Hakim perlu memahami bahwa legitimasi hukum tidak datang dari konsistensi formal semata, tetapi kemampuan hukum merespons kebutuhan keadilan yang berkembang dalam masyarakat

Prinsip kehati-hatian (duty of care) dalam jual beli tanah dapat diukur dengan dengan kejujuran, tidak ada unsur tipu daya dan tidak mengambil keuntungan dengan cara merugikan orang lain.

Orang tua/wali yang memiliki tugas mendidik anaknya, secara logis, tentunya menjadi pihak yang paling bertanggung jawab atas perbuatan anaknya. Inilah ghirah dari konsep vicarious liability dalam pertanggungjawaban pidana anak dibawah 12 tahun.

Entry Meeting BPK merupakan pertemuan awal antara BPK dengan lembaga yang akan diperiksa, bertujuan untuk membangun komunikasi dan menyamakan persepsi sebelum proses pemeriksaan dimulai.

Pemberian amnesti dan abolisi tidak memengaruhi atau mengubah isi putusan hakim. Keputusan tersebut, hanya menghapus atau menghentikan proses hukum serta akibat pidana, berdasarkan pertimbangan politik presiden.

Secara normatif, otoritas hakim dalam membubarkan ikatan perkawinan telah diakui dalam tradisi fikih sebagai bentuk ṣulṭah qaḍā’iyyah (kekuasaan kehakiman).

Penyatuan Pengadilan Pajak di bawah Mahkamah Agung bukan hanya soal penyesuaian legal-formal, tetapi juga langkah strategis untuk memperkuat kemandirian peradilan dan menjamin integritas sistem peradilan pajak.

Ketika sebuah simbol-meski berasal dari fiksi-menimbulkan polemik dan dianggap tidak sesuai konteks, maka bisa jadi bahan pertimbangan hukum.

Dalam khazanah fikih, syahādah al-istifāḍah atau as-syahādah bi al-tasāmu‘ merujuk pada bentuk kesaksian tidak langsung yang bersumber dari informasi publik yang tersebar luas.

Untuk mempersiapkan calon pegawai bumiputera, pemerintah kolonial mendirikan sekolah khusus bernama Opleiding School Voor Inlandsche Ambtenaren (OSVIA) di berbagai kota di Pulau Jawa dan Sumatera.