Catat, Ini Materi Hari Pertama Short Course Hakim di India!

Mahkamah Agung India belum memiliki kemandirian anggaran bagi peradilan, di mana proses pengajuan anggaran bagi Mahkamah Agung harus melalui persetujuan eksekutif dan parlemen
  • view 1972
Honorable, Justice Aniruddha Bose menyampaikan materi pertama berjudul The Judicial Architecture of India: An Overview for the Honourable Judges of Indonesia. Dokumentasi Penulis
Honorable, Justice Aniruddha Bose menyampaikan materi pertama berjudul The Judicial Architecture of India: An Overview for the Honourable Judges of Indonesia. Dokumentasi Penulis

MARINews, Bhopal India-Pelatihan dan Peningkatan kapasitas hakim dan aparatur peradilan Indonesia di National Judicial Academy, Bhopal memasuki hari pertama, Jumat (24/4/2026).

Materi pembuka yang diberikan dalam pelatihan yang berlangsung di ibukota negara bagian Madhya Paradesh, mengangkat tema besar role and mission of court : constitutional vision of justice.

Tidak hanya membahas mengenai struktur organisasi dan yurisdiksi Mahkamah Agung India, materi yang dibawakan oleh Director of National Judicial Academy of the Supreme Court of India, Hon. Justice Aniruddha Bose dengan judul The Judicial Architecture of India: An Overview for the Honourable Judges of Indonesia, juga membahas kekuasaan kehakiman sebagai kontrol pelaksanaan demokrasi.

Selain itu, Mantan Ketua Pengadilan Tinggi Jharkhand tersebut, bertanya kepada Para Hakim Indonesia mengenai struktur organisasi Mahkamah Agung RI.

Salah satu peserta, M. Adiguna Bimasakti, S.H., M.H., Hakim PTUN Mataram menjelaskan Mahkamah Agung RI memiliki empat badan peradilan dibawahnya antara lain peradilan umum, peradilan agama (sharia court), peradilan tata usaha negara dan peradilan militer.

Dalam sesi tanya jawab yang berlangsung hangat dimaksud, Adji Prakoso, S.H., M.H., Hakim Yustisial Biro Hukum dan Humas MA RI juga mengajukan pertanyaan mengenai kemandirian anggaran peradilan bagi Mahkamah Agung India. 

Hon. Justice Aniruddha Bose, menjelaskan Mahkamah Agung India belum memiliki kemandirian anggaran bagi peradilan, di mana anggaran bagi Mahkamah Agung harus melalui proses persetujuan eksekutif dan parlemen. 

Sebagai informasi, dalam hari pertama short course tersebut, dibahas juga materi information and communication technology (ict) in the judicial system dan artificial intelligence: potential utility for the judiciary  and possible challenges.   

Untuk mendapatkan Berita atau Artikel Terbaru MARINews, Follow Channel Whatsapp: MARINews

Penulis: Adji Prakoso
Editor: Tim MARINews