Adji Prakoso
Hakim Yustisial Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung RI
Penulis menyelesaikan pendidikan Strata 1 hukum dari Fakultas Hukum Universitas Udayana dan Strata 2 dari Magister Ilmu Hukum Universitas Jambi. Selain bertugas sebagai Hakim Yustisial di Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung, penulis juga aktif sebagai salah satu Wakil Redaktur Pelaksana MARINews, penulis jurnal ilmiah di berbagai platform dan terlibat penelitian, yang diselenggarakan Pusat Strategi Kebijakan Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI. Penulis juga aktif sebagai pengajar dan narasumber kegiatan ilmiah di berbagai universitas, instansi pemerintah dan organisasi profesi hukum, serta terlibat aktivitas ilmiah lainnya, seperti juri internal moot court (peradilan semu). Sebelum menjadi hakim, penulis memiliki background jurnalistik dan pernah menjadi wartawan, pada salah satu media cetak di Bali.
Thamrin dan Perjuangan Batalkan Aturan Kolonial
Ia aktif menolak pemberlakuan peraturan perundang-undangan yang merugikan kepentingan rakyat bumiputera. Beberapa pemberlakuan perundang-undangan yang ditolak dan akhirnya dicabut, antara lain ordonansi sekolah liar atau (Wilde Scholen Ordonantie) 1932.
MA RI, Terlibat Sinkronisasi Kebijakan dan Penerapan RJ
Berbagai institusi penegak hukum, hadir dalam kick off meeting Sinkronisasi Kebijakan dan Percepatan Penerapan Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia Hadir mewakili Mahkamah Agung pada kegiatan tersebut, Hakim Agung RI, Ainal Mardhiah, S.H., M.H.
Pustrajak MA Review Rencana Penelitian Rekomendasi Kebijakan 2026
Koordinator penyusun rekomendasi kebijakan MA RI, diberikan kesempatan untuk memaparkan rencana penelitian dihadapan Ketua Kamar Pembina
Ketua MA : Hakim Wajib Instropeksi dan Kuatkan Integritas
Ketua MA RI, berharap Para Pimpinan Pengadilan dan Hakim untuk melakukan intropeksi diri dan penguatan integritas
Ketua MA : Tindakan Transaksional Hakim Bentuk Keserakahan
Mahkamah Agung RI menggelar pembinaan ketua pengadilan tingkat banding dan pertama seluruh Indonesia, Selasa (10/2/2026)
KaBUA Resmi Menutup Kampung Hukum 2026
Pameran Kampung Hukum Mahkamah Agung RI 2026 yang berlangsung meriah dan mendapatkan apresiasi positif masyarakat, khususnya pemerhati peradilan
Laptah 2025: MA Rilis Landmark Decision
Bagian yang paling dinantikan oleh para praktisi hukum dan akademisi dalam laporan tahunan ini adalah bab mengenai Putusan Penting (Landmark Decision)
LAPTAH MA: Kepercayaan Terhadap Lembaga Peradilan Menguat
Prof Sunarto menyampaikan hal tersebut dengan didasarkan pada data mengenai tingkat akseptabilitas putusan Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya
KMA: Tegaskan 5 Pilar Kewenangan MA RI
Ketua MA menyoroti lima pilar fungsi utama lembaga, yakni fungsi peradilan, pengawasan, pemberi nasihat, administrasi, hingga fungsi pengaturan
Ketua MA Sampaikan Capaian Kinerja dan Digitalisasi Perkara
Ketua MA menyoroti transformasi digital sebagai kunci utama dalam mewujudkan keadilan yang efisien dan ramah lingkungan. Sidang istimewa dengan agenda tunggal ini mengusung tema "Pengadilan Terpercaya, Rakyat Sejahtera".