Keterangan saksi tidak hanya orang yang mengetahui secara langsung terjadinya tindak pidana, melainkan testimonium de auditu diberikan kesempatan juga didengarkan keterangannya di tingkat penyidikan sampai persidangan perkara pidana dan memiliki nilai pembuktian.
Secara keseluruhan, kualitas desain dan implementasi sistemlah yang menentukan apakah sistem atau lembaga penegak hukum itu akan menjadi sumber kemaslahatan atau kemudaratan bagi semua.
Hakim adalah penyangga pilar keadilan di muka bumi, ia tidak semata berkewajiban menegakkan hukum, melainkan juga harus mampu mengisikan ruh keadilan di setiap proses penegakan hukum yang ditanganinya.
Peran Ankum dan/atau Papera dalam konteks sistem peradilan pidana militer sangat fundamental. Di antaranya sebagai sub sistem dalam kerangka penegakan hukum di lingkungan TNI seperti halnya penyidik Polisi Militer dan Penuntut Oditur Militer.
Jika kita ingin membangun negara hukum yang sejati, maka setiap nama dalam dakwaan harus menjadi pintu masuk ke proses penyelidikan yang adil, objektif, dan imparsial.
Dengan adanya pengaturan terkait fungsi sosial hak atas tanah, maka hak akses jalan umum, akses jalan air dan lalu lintas umum lainnya bagi masyarakat yang tinggal di daerah padat penduduk maupun kawasan industri, kompleks pabrik dan lainnya dapat terpenuhi.
Surat Keputusan KaBawas tersebut, dalam rangka meningkatkan pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme di lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya.
Kesejahteraan yang memadai memungkinkan hakim untuk fokus pada tugasnya tanpa terganggu oleh masalah finansial. Sekaligus meningkatkan status sosial profesi sehingga mendorong rasa bangga dan tanggung jawab profesional.