IKAHI dan Dharmayukti Karini Gunungsitoli menggelar bakti sosial di Ponpes Putri Ummi Kalsum Nias untuk menyambut HUT IKAHI ke-73.

PN Gunungsitoli memfasilitasi perdamaian dua perkara pidana, pengeroyokan dan KDRT, sebagai implementasi keadilan restoratif dalam KUHAP baru.

Dalam perkara tersebut, Penuntut Umum menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan.

Kegiatan yang dibuka oleh Bambang Myanto ini menegaskan pentingnya integritas, sekaligus memperkenalkan pemanfaatan platform BLC sebagai instrumen pembelajaran dan evaluasi kinerja aparatur peradilan.

Dalam kegiatan tersebut, pimpinan menegaskan kembali pentingnya menjaga integritas, kepatuhan terhadap kode etik, serta komitmen menjauhkan diri dari praktik tercela dan gratifikasi.

Putusan tersebut dibacakan Majelis Hakim pada Rabu (10/12/2025), menyatakan bahwa tindakan yang dilakukan Terdakwa memenuhi unsur Pasal 44 Ayat (1) jo. Pasal 5 huruf a Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Dalam Pasal 54 ayat (1) huruf j KUHP Nasional, disebutkan bahwa dalam pemidanaan wajib dipertimbangkan pemaafan dari Korban dan/atau keluarga Korban.

Mahkamah Agung selain peka terhadap kemajuan teknologi, juga peka terhadap perkembangan hukum yang selalu bersifat dinamis.

Perkara ini bermula dari pinjaman sebesar Rp40.000.000 yang diberikan Penggugat kepada Tergugat pada 12 Juni 2024.

Dalam Pasal 4 PERMA Nomor 1 Tahun 2016 diatur mengenai jenis perkara yang wajib menempuh mediasi, yaitu semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan.