MARINews, Jakarta-Ketua Mahkamah Agung RI, Prof. Dr. H. Sunarto, S.H., M.H., secara resmi melantik dan mengambil sumpah jabatan H. Iswan Herwin, S.H., M.H., sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (KPTTUN) Jakarta pada Senin (21/7) di Ruang Kusumah Atmadja, Gedung Mahkamah Agung RI.
H. Iswan Herwin sebelumnya merupakan Ketua PT TUN Makassar. Ia menggantikan H. Oyo Sunaryo sebagai Ketua PTTUN Jakarta yang memasuki masa purnabakti pada Juni 2025 yang lalu. Iswan dikenal sebagai mantan Inspektur Wilayah III Badan Pengawasan MA RI sebelum menjabat sebagai pimpinan peradilan tingkat banding di sejumlah wilayah di Indonesia, seperti PT TUN Banjarmasin dan PT TUN Makassar.
Dengan dilantiknya Iswan, maka keempat pengadilan tingkat banding di wilayah DKI Jakarta kini resmi dipimpin oleh para alumni hakim sekaligus mantan pejabat Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI.
Di lingkungan peradilan umum, Pengadilan Tinggi Jakarta saat ini dipimpin oleh Nugroho Setiadji, yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Badan Pengawasan MA RI. Sebelum memimpin PT Jakarta, Nugroho pernah menjadi Ketua Pengadilan Tinggi di Gorontalo, Jambi, dan Palembang.
Dari lingkungan peradilan agama, Ketua PTA DKI Jakarta, Muh. Abduh Sulaeman, juga merupakan mantan Inspektur Wilayah I Badan Pengawasan MA RI. Sebelum dilantik sebagai KPTA Jakarta pada Mei 2024, ia pernah memimpin PTA Gorontalo dan PTA Makassar.
Sementara itu, dari peradilan militer, Laksamana Pertama TNI Tuty Kiptiani yang kini menjabat sebagai Kepala Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta, tercatat pernah menjadi Hakim Tinggi pada Badan Pengawasan MA RI periode 2020–2021. Sebelumnya, Tuty juga pernah menjabat sebagai Kepala Pengadilan Militer Tinggi I Medan.
Nugroho, Iswan, maupun Muh. Abduh, pernah bekerja bersama dalam satu tim saat memimpin Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI pada periode 2016–2020. Di masa kepemimpinan mereka, lahir sejumlah inovasi dan regulasi penting dalam sistem pengawasan hakim, antara lain terbitnya Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 7, 8, dan 9 Tahun 2016, serta peluncuran aplikasi SIWAS Mahkamah Agung.
Penempatan para mantan hakim sekaligus pimpinan Badan Pengawasan MA RI-sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta, Ketua PTA Jakarta, Ketua PTTUN Jakarta, dan Kepala Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta-merupakan bagian dari strategi Mahkamah Agung untuk memperkuat sistem pengawasan internal serta memastikan profesionalitas dan integritas para hakim di wilayah ibu kota.
Kini, di bawah kepemimpinan Nugroho, Iswan, Muh. Abduh, dan Tuty, peradilan tingkat banding di DKI Jakarta diharapkan semakin profesional dan berintegritas, demi mewujudkan cita-cita peradilan yang agung. Jakarta, sebagai etalase peradilan nasional, membutuhkan figur-figur teladan yang mampu menjaga marwah lembaga peradilan.
Selamat bertugas kepada para Yang Mulia garda terdepan Mahkamah Agung. Semoga amanah dan sukses selalu!