MariNews - Hukum

Kontribusi positif dan partisipasi aktif dari masyarakat menjadi kekuatan moral sekaligus energi pendorong bagi Mahkamah Agung untuk terus berbenah.

Peluncuran MARINews merupakan langkah maju bagi Mahkamah Agung dalam meningkatkan keterbukaan informasi dan membangun kepercayaan publik terhadap sistem peradilan di Indonesia.

Kodifikasi hukum atas struktur adat sering kali simpang siur dengan hierarki formal dan ekspektasi birokratis.

Lembaga peradilan seharusnya menjadi pelindung terakhir bagi kebenaran dan keadilan, tetapi jika terjebak dalam pencitraan, harapan untuk mencapai keadilan sejati menjadi sangat tipis.

Sistem feodalisme dan nilai-nilai yang dianutnya sangat berbahaya bagi lembaga peradilan karena merusak prinsip-prinsip fundamental seperti independensi, imparsialitas, kesetaraan di depan hukum, dan integritas.

Setiap aparatur peradilan harus terpanggil untuk menerapkan prinsip-prinsip hukum yang berkeadilan. Juga-secara periodik-harus menempa diri tentang kapasitasnya.

Mengatasi ketimpangan dengan mencoba menegasi ketimpangan secara langsung adalah mitos. Perbedaan akan selalu muncul dalam setiap kompetisi.

Judicial restraint tetap menjadi panduan penting bagi hakim Indonesia, terutama dalam menerapkan batasan waktu dan jumlah hukuman. Namun, sistem hukum yang hidup membutuhkan fleksibilitas untuk menghadapi kompleksitas dan keunikan setiap perkara.

Hakim dan aparatur peradilan berintegritas, wajib mengambil langkah aktif menegakkan integritas di satuan kerjanya. Integritas tidak boleh berhenti hanya di pribadi seorang hakim dan aparatur peradilan.

Ada beberapa pandangan salah kaprah yang umum mengenai Niccolò Machiavelli dan karyanya, terutama "The Prince," yang seringkali menutupi kompleksitas pemikirannya yang juga tercermin dalam "Discourses on Livy".