Kebijakan negara yang menaikan tunjangan jabatan hakim secara signifikan, tidak dapat dipahami semata sebagai kebijakan administratif atau fiskal, melainkan harus dianalisis dalam kerangka konstitusionalisme, khususnya prinsip kekuasaan kehakiman yang merdeka sebagaimana diamanatkan Pasal 24 UUD NRI Tahun 1945.
Pertanyaan hukum yang relevan bukan sekadar apakah kenaikan tunjangan jabatan tersebut sah secara formal, melainkan bagaimana implikasinya terhadap independensi, integritas, dan agenda reformasi peradilan dalam konteks negara hukum demokratis.
Independensi Kekuasaan Kehakiman
Independensi kekuasaan kehakiman merupakan prinsip universal yang diakui dalam doktrin rule of law dan basic principles on the independence of the judiciary. Independensi tersebut juga menjadi salah satu pilar utama negara hukum (rechtstaat).
Secara teoretis, independensi tidak hanya berarti bebas dari intervensi kekuasaan lain (eksekutif dan legislatif), tetapi juga mencakup jaminan kesejahteraan yang memadai agar hakim tidak berada dalam posisi rentan terhadap tekanan eksternal yang berpotensi memengaruhi objektivitas putusan.
Salah satu aspek personal yang sering luput dari analisis normatif adalah kesejahteraan hakim, termasuk tunjangan jabatan yang memiliki korelasi langsung dengan integritas dan kualitas putusan pengadilan. Dalam konteks ini, kebijakan negara menaikan tunjangan jabatan hakim dapat dipandang sebagai instrumen negara untuk memperkuat independensi struktural hakim.
Berdasarkan analisis bahwa peningkatan tunjangan mengurangi ketergantungan ekonomi, mencegah perilaku koruptif, serta memperkuat posisi hakim dalam menghadapi perkara yang sensitif secara politik dan ekonomi.
Hakim yang secara ekonomi rentan akan lebih mudah terpapar konflik kepentingan, baik secara langsung melalui suap maupun secara tidak langsung melalui tekanan psikososial.
Kenaikan tunjangan jabatan hakim wajib diiringi dengan mekanisme akuntabilitas dan perlindungan institusional.
Dengan demikian, independensi kehakiman tidak boleh direduksi menjadi persoalan finansial semata, melainkan bagian integral dari kebijakan negara untuk menjaga independensi kekuasaan kehakiman.
Integritas Hakim
Dalam perspektif hukum administrasi dan etika jabatan, kesejahteraan yang layak merupakan prasyarat objektif integritas.
Kebijakan menaikan tunjangan jabatan hakim, dapat dibaca sebagai upaya negara memenuhi kewajiban positifnya (positive obligation), guna menciptakan kondisi kerja yang mendukung perilaku etis hakim.
Secara normatif, argumen ini sejalan dengan asas adequate remuneration, judicial dignity, serta equality of arms antara hakim dan para pihak beperkara. Namun, integritas merupakan kategori etik dan kultural, bukan sekadar ekonomi.
Integritas hakim merupakan dimensi etis dari kekuasaan kehakiman. Namun, integritas tidak dapat dilepaskan sepenuhnya dari kondisi sosial-ekonomi subjek hukum itu sendiri.
Argumentasi yang menempatkan integritas semata-mata sebagai persoalan moral individual cenderung mengabaikan fakta bahwa sistem hukum bekerja dalam konteks sosial tertentu.
Integritas tidak hanya berhenti pada nilai yang tumbuh dari personal subjek hukum manusia. Melainkan, juga bagian dari tugas dan tanggung jawab negara.
Maka, kenaikan tunjangan jabatan hakim wajib dikuatkan dengan reformasi etik dan disipliner. Dengan demikian naiknya kesejahteraan, akan diriingi dengan peningkatan standar moral dan profesionalisme.
Penutup
Argumentasi yang menolak peningkatan atau penyesuaian tunjangan jabatan hakim dengan alasan efisiensi anggaran cenderung mengabaikan dimensi jangka panjang dari pembangunan sistem peradilan.
Peningkatan kesejahteraan hakim, merupakan upaya positif negara untuk menjamin penegakan hukum berkeadilan dan non diskriminatif, yang memberikan dampak positif meningkatnya kepercayaan publik, yang berimplikasi pada menguatnya ekonomi dan iklim berinvestasi.
Secara normatif, kebijakan negara meningkatkan tunjangan jabatan hakim dapat dibenarkan sebagai kebijakan yang mendukung prinsip independensi kekuasaan kehakiman.
Namun secara kritis, kebijakan tersebut bukan tujuan akhir, melainkan instrumen yang efektivitasnya sangat bergantung pada ekosistem reformasi peradilan secara keseluruhan.
Maka peningkatan kesejahteraan hakim, perlu dinilai sebagai upaya untuk menguatkan independensi lembaga peradilan dan integritas para hakim, guna mewujudkan keadilan di ruang-ruang persidangan
Maka, kenaikan tunjangan jabatan hakim harus ditempatkan dalam kerangka penguatan kekuasan kehakiman secara komprehensif, berbasis etika, transparansi, dan supremasi hukum.
Referensi
1. Amir Syamsuddin. (2008). Integritas Penegak Hukum: Hakim, Jaksa, Polisi dan Pengacara. Jakarta: Kompas.
2. Antonius Sujata. (2000). Reformasi dalam Penegakan Hukum. Jakarta: Abacus.
3. Anwar Usman. (2020). Independensi Kekuasaan Kehakiman (Bentuk-bentuk dan Relevansinya bagi Penegak Hukum dan Keadilan di Indonesia). Depok: Rajawali Pers.
4. Artidjo Alkostar. (2018). Korupsi Politik di Negara Modern. Yogyakarta: FH UII Press.
5. Idul Rishan. (2019). Kebijakan Reformasi Peradilan “Pertarungan Politik, Realitas Hukum, & Egosentrisme Kekuasaan”. Yogyakarta: FH UII Press.
6. J. Djohansjah. (2008). Reformasi Mahkamah Agung Menuju Independensi Kekuasaan Kehakiman. Jakarta: Kesaint Blanc.
7. Sebastiaan Pompe. (2014). Runtuhnya Institusi Mahkamah Agung. Jakarta: Lembaga Studi Advokasi Independensi Peradilan Indonesia.
8. Sukron Kamil. (2024). Pendidikan Integritas Antikorupsi: Perspektif Islam dan Pendalaman Demokrasi. Bandung: Remaja Rosdakarya.
9. Sunarto. (2021). Gagasan tentang Integritas, Intelektualitas, dan Kapabilitas. Jakarta: Kencana Prenadamedia.
10. Wildan Suyuthi. (2024). Independensi Hakim Peradilan Agama Pasca Reformasi Kekuasaan Kehakiman. Yogyakarta: Genta Publishing.
