Kegiatan ini menegaskan komitmen lembaga dalam membangun budaya transparansi dan integritas administratif di lingkungan peradilan agama.

Kegiatan ini bertujuan menyamakan persepsi seluruh unit kerja agar pelaksanaan anggaran berjalan tepat sasaran, efektif, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain itu, hal ini menjadi langkah preventif dalam mencegah terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi peradilan.

Kenaikan tunjangan jabatan hakim perlu dipahami sebagai kebijakan konstitusional untuk memperkuat independensi dan integritas kekuasaan kehakiman, bukan semata kebijakan fiskal atau administratif.

Monev bukan semata-mata menilai capaian angka, tetapi juga menilai komitmen, disiplin, serta konsistensi aparatur peradilan dalam menjalankan tugas.

MA mulai mematangkan langkah strategis untuk memperkuat layanan peradilan dengan menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pengadaan Hakim Pengadilan Tingkat Pertama.

Perlu dipertimbangkan secara serius penundaan keberlakuan KUHAP 2025 setidaknya selama satu tahun sebagai masa transisi.

Kegiatan pembinaan ini dihadiri oleh Ketua, Wakil Ketua, Hakim Tinggi, Panitera, Sekretaris, Pejabat Struktural dan Fungsional.

Alasan penghapus pidana terdiri atas alasan pembenar (rechtvaardigingsgrond) dan alasan pemaaf (schulduitsluitingsgrond).

Indonesia dengan desakan internasional segera membentuk peraturan yang mengatur tentang TPPU.