Di era media sosial, tidak sedikit kasus yang viral lebih dulu di TikTok sebelum masuk ruang persidangan. Video-video singkat yang menampilkan potongan peristiwa kerap menggiring opini publik. Padahal, antara pengadilan sosial di dunia maya dan proses hukum yang berlangsung di pengadilan resmi memiliki perbedaan yang sangat mendasar.
Pengadilan di media sosial seringkali tidak memiliki landasan hukum. Penilaian dilakukan berdasarkan emosi, persepsi visual, atau narasi yang belum tentu lengkap. Sebaliknya, di pengadilan resmi, seorang terdakwa memiliki hak untuk menjalani proses hukum yang adil, atau yang dikenal sebagai 'due process of law'. Konsep ini, menurut Black’s Law Dictionary, berarti, setiap orang berhak atas proses hukum yang wajar dan sesuai prosedur sebelum dijatuhi hukuman. Itu mencakup hak untuk membela diri, memperoleh penasihat hukum, hingga diadili oleh hakim yang netral.
Dalam persidangan, hakim tidak hanya melihat fakta yang tampak, tetapi juga mendalami bukti, mendengar keterangan saksi, dan memahami konteks hukum. Hakim pun diberikan ruang untuk menggunakan diskresi. Diskresi adalah kewenangan untuk membuat keputusan berdasarkan penilaian objektif terhadap kasus yang dihadapi, terutama ketika aturan hukum tidak memberikan jawaban tunggal. Namun diskresi ini tetap harus selaras dengan prinsip keadilan dan tidak boleh disalahgunakan.
Mahkamah Agung sebagai puncak kekuasaan yudikatif memiliki peran penting menjaga independensi hakim agar tidak terpengaruh tekanan opini publik. MA juga telah mengeluarkan pedoman etik, termasuk Pedoman Perilaku Hakim (PPH), agar setiap keputusan tetap berlandaskan hukum, bukan viralitas.
Masyarakat pun diharapkan bijak dalam merespons kasus hukum yang ramai di media sosial. Tidak semua yang viral mencerminkan kebenaran hukum yang sebenarnya. Penting untuk memahami bahwa keadilan bukan hanya soal cepat atau viral, tetapi tentang kebenaran yang dibuktikan melalui proses hukum yang sah.
Dengan memahami perbedaan antara pengadilan sosial dan pengadilan resmi, kita bisa menjadi publik yang lebih adil dalam menilai dan tidak terburu-buru menghakimi.
