Mahkamah Agung (MA) sebagai lembaga yudikatif tertinggi, memegang peranan strategis dalam menjaga marwah peradilan dan memastikan hukum ditegakkan

Landasan hukum untuk pengembangan kapasitas hakim dapat ditelusuri dari Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman

Dengan komitmen bersama, kita optimistis bahwa wajah peradilan Indonesia akan semakin kokoh, berintegritas, dan dipercaya publik.

Pada akhirnya, kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan terletak pada kualitas putusan yang dihasilkan.

Perayaan HUT MA di Batang bukan hanya seremoni, melainkan pengingat bahwa keadilan adalah tanggung jawab bersama.

Kemerdekaan yang kita rayakan hari ini adalah hasil perjuangan panjang para pahlawan. Menjaganya berarti mengisi kemerdekaan itu dengan kerja nyata, termasuk menegakkan hukum secara adil.

MA melalui berbagai aturan, termasuk Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, menegaskan bahwa ruang sidang adalah tempat mencari keadilan, bukan arena pertunjukan.

Partisipasi aktif dari semua pihak akan membantu MA memetakan masalah nyata di lapangan, mulai dari gangguan teknis sistem, kurangnya sosialisasi, hingga kendala sumber daya.

Secara yuridis, pembatasan waktu ini bertujuan untuk menghindari penyalahgunaan proses hukum yang bisa menghambat eksekusi putusan.

Konsistensi penerapan hukum akan memberikan kepastian dan mencegah multitafsir di masyarakat. Apapun alasannya, aturan menegaskan bahwa pernikahan beda agama tidak dapat dilegalkan.