Andi Ramdhan Adi Saputra
Hakim PN Melonguane
Penulis menyelesaikan pendidikan hukumnya di Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin. Sebelum aktif sebagai hakim, penulis tercatat sebagai dosen tetap di IAIN Parepare dan dosen tamu di beberapa kampus, yang mengajar mata kuliah dasar-dasar ilmu hukum, hukum acara pidana, dan hukum acara perdata. Selain itu, penulis juga aktif memberikan kursus hukum di lembaga pendidikan dan pelatihan. Saat ini aktif menulis di berbagai media dan tercatat sebagai kontributor di platform MARINews.
Inilah Pesan Ketua Mahkamah Agung kepada Hakim Baru
Para Hakim harus memegang teguh pedoman yang telah digariskan dalam Visi Mahkamah Agung yaitu "Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung".
Ketua Pengadilan Tinggi Manado Memimpin Upacara Hari Kebangkitan Nasional di Perbatasan
Peringatan Hari Kebangkitan Nasional menjadi momentum untuk menumbuhkan semangat persatuan, nasionalisme, dan penghargaan atas jasa para tokoh perintis bangsa.
Seri KUHP Nasional II: Asas Teritorial, Dikenal Sebagai Asas Pidana Paling Tua
Pengaturan asas teritorial pada KUHP Nasional, telah mengalami perkembangan yang cukup jauh dibanding ketentuan yang termuat dalam Pasal 3 KUHP lama.
Reformasi Hukum Acara Pidana, Mahkamah Agung Bahas Bersama Hakim Seluruh Indonesia
Pertemuan tersebut, untuk membahas Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang sedang digodok oleh Komisi III DPR RI bersama Kementerian Hukum.
Ketua Pengadilan Tinggi Manado Sosialisasikan 4 Perma
Ketua Pengadilan Tinggi Manado berpesan kepada seluruh aparatur pengadilan di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Manado agar dapat mempedomani perma tersebut dalam melaksanakan tugas mengadili di pengadilan negeri masing-masing.
Landmark Decision: Belajar dari Kasus Munarman
Pelajaran yang dapat dipetik dari perkara tersebut, agar masyarakat dapat menghindarkan dirinya dan lebih berhati-hati dalam menghadiri undangan seminar atau memberikan materi dan dukungan pada organisasi yang telah ditetapkan sebagai organisasi teroris.
Seri KUHP Nasional III: Asas Retroaktif
Adanya pemberlakuan asas retroaktif dalam KUHP Nasional memberikan ruang yang jelas agar KUHP Nasional tidak kaku sebagaimana kesan yang melekat pada asas legalitas.
Landmark Decision: Jerat Pidana bagi Admin Arisan Online
Putusan ini, akan menjadi rujukan bagi putusan hakim di masa-masa yang akan datang pada perkara serupa.
Seri KUHP Nasional II: Hukum yang Hidup dalam masyarakat
Hukum yang hidup di dalam masyarakat dalam pasal ini, berkaitan dengan hukum tidak tertulis yang masih berlaku dan berkembang dalam kehidupan masyarakat di Indonesia.
Seri KUHP Nasional: Mengapa Harus Asas Legalitas?
Penerapan asas legalitas dalam ketentuan pidana mengandung tujuan yang sangat penting dan hal tersebutlah menjadi alasan dituangkan dalam KUHP Nasional, sebagai wujud Indonesia sebagai negara hukum.