Andi Ramdhan Adi Saputra
Hakim PN Melonguane
Penulis menyelesaikan pendidikan hukumnya di Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin. Sebelum aktif sebagai hakim, penulis tercatat sebagai dosen tetap di IAIN Parepare dan dosen tamu di beberapa kampus, yang mengajar mata kuliah dasar-dasar ilmu hukum, hukum acara pidana, dan hukum acara perdata. Selain itu, penulis juga aktif memberikan kursus hukum di lembaga pendidikan dan pelatihan. Saat ini aktif menulis di berbagai media dan tercatat sebagai kontributor di platform MARINews.
Lebih Berat dari Tuntutan, ini Vonis PN Magetan terhadap Residivis Pencurian
Terdakwa terbukti secara kumulatif melanggar pasal Pasal 363 ayat (1) ke 1 dan Pasal 378 KUHP, yakni pasal pencurian dalam keadaan memberatkan dan penipuan.
Kepala BSDK MA: Hakim itu Berpikir bukan Sekedar Menghafal Pasal
Ia juga mengingatkan terkait mengedepankan restorative justice dengan penjatuhan tindakan sedangkan penjara merupakan upaya terakhir.
Kepala BSDK MA: Hakim itu Berpikir bukan Sekedar Menghafal Pasal
Ia juga mengingatkan terkait mengedepankan restorative justice dengan penjatuhan tindakan sedangkan penjara merupakan upaya terakhir.
KPN Magetan Lantik Pejabat Teknis dan 9 PPPK
Dengan pengucapan sumpah tersebut, para pejabat yang dilantik menegaskan komitmennya untuk menjalankan tugas dengan integritas, profesionalisme, dan dedikasi tinggi
Perkuat Pengembangan SDM, PN Magetan dan FH Unesa Teken Kerja Sama
PN Magetan dan FH Unesa teken kerja sama pengembangan SDM. Mahasiswa FH Unesa dapat magang di PN Magetan, sementara aparatur PN berkesempatan lanjut studi S2 di Unesa.
Yurisprudensi: Larangan Surat Kuasa Mutlak dalam Jual Beli Tanah
Penerapannya kuasa dapat berupa kuasa khusus dan kuasa umum. Kuasa khusus diatur pada Pasal 1795 KUH Perdata.
Yurisprudensi: Larangan Surat Kuasa Mutlak dalam Jual Beli Tanah
Penerapannya kuasa dapat berupa kuasa khusus dan kuasa umum. Kuasa khusus diatur pada Pasal 1795 KUH Perdata.
Ketua PN Magetan Menyerahkan SK kepada PPPK
Ketua PN Magetan berpesan agar dengan diterimanya SK pengangkatan ini, para pegawai tetap menjaga perilaku dan sikap baik.
Kenal Lebih Dekat E-Eksaminasi Terobosan Baru Dirjen Badilum
Untuk saat ini, PT Gorontalo ditunjuk sebagai pilot project, namun ke depannya program ini akan berlaku di seluruh pengadilan di lingkungan peradilan umum.
Yurisprudensi: Penerapan Ne Bis In Idem dalam Perkara Perdata
Perkara dengan kasus dan para pihak yang sama tidak dapat diajukan kembali ke pengadilan.