Ketua Pengadilan Tinggi Manado berpesan kepada seluruh aparatur pengadilan di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Manado agar dapat mempedomani perma tersebut dalam melaksanakan tugas mengadili di pengadilan negeri masing-masing.

Pelajaran yang dapat dipetik dari perkara tersebut, agar masyarakat dapat menghindarkan dirinya dan lebih berhati-hati dalam menghadiri undangan seminar atau memberikan materi dan dukungan pada organisasi yang telah ditetapkan sebagai organisasi teroris.

Adanya pemberlakuan asas retroaktif dalam KUHP Nasional memberikan ruang yang jelas agar KUHP Nasional tidak kaku sebagaimana kesan yang melekat pada asas legalitas.

Putusan ini, akan menjadi rujukan bagi putusan hakim di masa-masa yang akan datang pada perkara serupa.

Hukum yang hidup di dalam masyarakat dalam pasal ini, berkaitan dengan hukum tidak tertulis yang masih berlaku dan berkembang dalam kehidupan masyarakat di Indonesia.

Penerapan asas legalitas dalam ketentuan pidana mengandung tujuan yang sangat penting dan hal tersebutlah menjadi alasan dituangkan dalam KUHP Nasional, sebagai wujud Indonesia sebagai negara hukum.

PN Melonguane terkadang menemukan persoalan dan kendala dari PT Pos Indonesia yang menjadi mitra MA untuk mengirimkan surat panggilan dan pemberitahuan dari pengadilan.

Kendati dunia peradilan di masa Umar bin Khattab masih sangat sederhana, namun pemikirannya yang luas telah memberikan warisan yang patut diteladani bagi dunia peradilan modern.

Seluruh perkara banding perdata di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Manado telah dilakukan secara elektronik.

KUHP baru menempatkan hukum pidana dengan mengutamakan keadilan korektif, keadilan restoratif, dan keadilan rehabilitatif.