Dalam konteks mediasi di pengadilan, peran mediator sangat penting untuk memastikan proses ini berjalan efisien, mengurangi ketegangan, dan menghindari konflik yang lebih panjang.

Sayangnya, sistem e-Kinerja yang diterapkan saat ini belum sepenuhnya memahami karakter khas pekerjaan yudisial. Sistem ini justru menitikberatkan pada kepatuhan terhadap laporan administratif.

Ketika publik hanya melihat cuplikan atau narasi yang bias, tanpa memahami proses hukum yang melatarbelakangi suatu putusan, maka kepercayaan terhadap lembaga peradilan pun dapat terganggu.

Mahkamah Agung tidak sedang bermain sandiwara. Lembaga ini serius, bahkan bersedia mengambil langkah-langkah drastis untuk mencabut akar kebusukan dari dalam dirinya sendiri.

Menjalankan tugas di Pengadilan Negeri Pulau Punjung adalah suatu kehormatan dan pengabdian pada sejarah dan masyarakat.

Masjid Agung Sang Cipta Rasa mengajarkan kita tentang pentingnya menjaga warisan spiritual dan budaya, serta bagaimana nilai-nilai agama yang hidup dapat memperkuat keimanan kita.

Dengan adanya peringatan ulang tahun IKAHI, kita diajak untuk kembali meneguhkan komitmen dalam menjalankan tugas mulia sebagai hakim.

Kita semua pernah mengucap sumpah di bawah langit, di hadapan bangsa dan Tuhan Yang Maha Esa, bahwa keadilan akan kita tegakkan tanpa pandang bulu, dengan jujur dan bertanggung jawab.

Penulis mengusulkan sistem zonasi dalam pola mutasi hakim. Sehingga, penempatan hakim yang merata dengan tetap mempertimbangkan efektivitas dan efisiensi kerja mereka.

Indonesia tidak kekurangan regulasi, aturan, atau bahkan komitmen di atas kertas. Yang kurang adalah keberanian untuk menanggalkan kebiasaan lama yang tidak produktif dan menggantinya dengan tindakan nyata.