Joko Saptono Joko Saptono Hakim Tinggi di Pengadilan Tinggi Kaltara

Hakim Tinggi di Pengadilan Tinggi Kaltara

Konten
Senin, 8 Desember 2025 16:40 WIB

HUT ke-3 PT Kaltara Jadi Momentum Apresiasi Kinerja Pengadilan Negeri se-Kalimantan Utara

Dalam kategori satuan kerja, Pengadilan Negeri Tanjung Selor berhasil meraih Nilai Evaluasi Implementasi SIPP (EIS) Terbaik Tahun 2025

Senin, 8 Desember 2025 16:40 WIB

HUT ke-3 PT Kaltara Jadi Momentum Apresiasi Kinerja Pengadilan Negeri se-Kalimantan Utara

Dalam kategori satuan kerja, Pengadilan Negeri Tanjung Selor berhasil meraih Nilai Evaluasi Implementasi SIPP (EIS) Terbaik Tahun 2025

Rabu, 3 Desember 2025 11:45 WIB

Ketua PT Kaltara Laksanakan Pembinaan Secara Hybrid pada Pengawasan Semester II Tahun 2025

Dalam sambutannya, Ketua PT Kaltara menegaskan keterbatasan anggaran tidak boleh mengurangi kualitas pembinaan dan pengawasan.

Kamis, 27 November 2025 16:15 WIB

Tingginya Animo Masyarakat Kaltara, 830 Pengunjung Padati Stand PT Kaltara dalam Benuanta Fest 2K25

Benuanta Fest 2K25 tahun ini mengangkat tema besar “7 FM”, sebuah konsep festival komprehensif yang meliputi Folk Festival, Food, Fairs, UMKM, Fashion, Fastest on Kayan River, Fun Sport, Folk Carnival, dan Music Festival.

Kamis, 27 November 2025 16:15 WIB

Tingginya Animo Masyarakat Kaltara, 830 Pengunjung Padati Stand PT Kaltara dalam Benuanta Fest 2K25

Benuanta Fest 2K25 tahun ini mengangkat tema besar “7 FM”, sebuah konsep festival komprehensif yang meliputi Folk Festival, Food, Fairs, UMKM, Fashion, Fastest on Kayan River, Fun Sport, Folk Carnival, dan Music Festival.

Rabu, 1 Oktober 2025 14:19 WIB

Pengadilan Tinggi Kaltara Gelar Diskusi Penyelesaian Sengketa Tanah, Soroti Keadilan Substantif dan Hukum Adat

Isu utama yang disoroti adalah tumpang tindih klaim tanah, pengabaian hak masyarakat adat dan pesisir, lemahnya kepastian hukum agraria.

Rabu, 1 Oktober 2025 14:19 WIB

Pengadilan Tinggi Kaltara Gelar Diskusi Penyelesaian Sengketa Tanah, Soroti Keadilan Substantif dan Hukum Adat

Isu utama yang disoroti adalah tumpang tindih klaim tanah, pengabaian hak masyarakat adat dan pesisir, lemahnya kepastian hukum agraria.