Kebenaran dan keadilan membutuhkan jiwa yang kuat, disiplin yang teguh, dan hati yang bersih.

Peradaban yang besar bukan diukur dari tingginya menara gedung pengadilan, tetapi dari sejauh mana hukum menjadi alat kasih sayang sosial. Keadilan bukan hanya milik pengadilan, tetapi milik setiap insan.

Teori kontrak sosial mengajarkan bahwa hukum yang hidup adalah hukum yang dicintai rakyatnya. Hukum yang ditaati karena diyakini, bukan karena ditakuti.

Kehadiran keadilan sejati memerlukan kesediaan untuk membuka hati, menafsir hukum dengan hikmah, dan melihat manusia sebagai tujuan hukum, bukan objeknya.

Ketika hukum mampu menghadirkan rasa keadilan dalam realitas, maka di situlah hukum menemukan kehidupannya yang sejati, bukan hanya sebagai norma, melainkan sebagai pelindung kemanusiaan.

Ontologi hukum membuka ruang refleksi agar hukum tidak semata menjadi teks normatif, tetapi menjadi perwujudan nilai-nilai abadi.

Jika hukum dan keadilan mampu saling mendekat, maka masyarakat akan merasa bahwa sistem hukum bukan hanya ruang formal, tetapi rumah tempat mereka berlindung.

Tantangan besar dalam mewujudkan keadilan substansial adalah sistem hukum yang cenderung legalistik. Ketika peraturan dijadikan patokan tunggal tanpa ruang interpretasi nilai, maka hukum kehilangan wajah manusianya.

Dengan menelusuri gagasan hukum dari Plato hingga Dworkin menunjukkan satu hal penting, bahwa hukum yang sejati bukan hanya hidup di dalam buku, tetapi tumbuh dalam hati dan pikiran manusia yang jujur.

Jika hukum adalah manusia, maka ia tidak akan menjadi hakim yang keras kepala, tetapi guru yang penuh welas asih. Ia tahu bahwa hidup tidak hitam-putih, dan setiap orang berhak diberi kesempatan untuk berubah, tumbuh, dan belajar dari kesalahan.