Peringatan 143 tahun peradilan agama adalah momentum untuk menegaskan kembali posisi lembaga ini sebagai pelayan keadilan.

UU Perkawinan secara tegas menetapkan bahwa perkawinan harus dicatatkan pada lembaga yang berwenang, yaitu Kantor Urusan Agama bagi yang beragama Islam dan Kantor Catatan Sipil bagi non-Muslim.

Proses yang cepat dan efisien akan berdampak pada penghematan anggaran negara serta memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem hukum nasional, khususnya dalam pengelolaan sumber daya kelautan.

Siapa pun yang datang untuk mengajukan itsbat nikah akan tetap diterima dan diproses sesuai ketentuan hukum acara yang berlaku.

Sinkronisasi pedoman teknis dengan hukum positif, harus segera dilakukan guna menghindari dualisme kewenangan dan penafsiran yang kontradiktif di masa mendatang.

Perbaikan akses ke keadilan tidak cukup hanya pada pihak tertentu seperti jangkauan advokasi, tetapi tata kelola (governance) secara keseluruhan.

Asas personal responsibility merupakan asas yang mengajarkan bahwa masing-masing orang atau institusi bertanggung jawab atas kesalahannya sendiri.

Beberapa contoh self management yakni, mampu membuat daftar prioritas dan jadwal kerja, menjaga kesehatan fisik dan mental, serta membangun hubungan yang positif dengan rekan kerja.

Peningkatan kompetensi ini, akan sangat menunjang kinerja dalam memberikan pelayanan hukum yang prima dan berkeadilan kepada masyarakat.

Jika pengadilan mulai menolak perkara dengan alasan terlalu politis, apakah publik akan memahami, ataukah justru menganggapnya sebagai bentuk penghindaran tanggung jawab?