Penulis mengkaji bagaimana implementasi pidana pengawasan dalam jangka waktu 6 bulan setelah KUHP berlaku.

Tingginya biaya panggilan media dalam perkara cerai berpotensi hambat akses keadilan, terutama bagi perempuan dan warga berpendapatan rendah.

Kilas balik Adi Andojo Soetjipto: Hakim tegas yang mengedepankan rasa keadilan substantif di atas tafsir kaku UU pada kasus Marsinah.

Buku tersebut, diharapkan dapat menjadi panduan komprehensif bagi hakim, penegak hukum, dan pemangku kepentingan lainnya dalam menangani kasus-kasus TPPO yang berkaitan dengan pemberian restitusi.

Tafsir tipu muslihat dalam pembatalan arbitrase oleh MA menegaskan batas alasan pembatalan, yakni perbedaan tafsir bukti dan pembuktian.

Analisis 39 putusan kasasi narkotika awal 2026 menunjukkan penerapan KUHP baru, asas lex favor reo, serta perubahan paradigma pemidanaan di Indonesia.

Meskipun HIR dan RBg memberi kewenangan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk menasihati dan membantu para pihak agar gugatan jelas dan lengkap.

Putusan Nomor 806 K/TUN/KI/2025, MA menegaskan bahwa dokumen AMDAL beserta kelengkapannya merupakan informasi publik yang terbuka dan wajib diakses sesuai ketentuan perundang-undangan.

Menurutnya pendekatan penanganan kekerasan tidak boleh berhenti pada penghukuman pelaku semata, tetapi harus menempatkan korban sebagai pusat perhatian melalui perlindungan yang efektif dan pemulihan yang nyata.

Melalui telaah regulasi dan putusan Mahkamah Agung, tulisan ini menegaskan bahwa dalil “suka sama suka” tidak pernah menghapus unsur pidana dalam perkara kekerasan seksual terhadap anak.