MariNews - Berita

Majelis hakim dalam amar putusannya menyatakan, ketiga terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, bersalah melakukan tindak pidana di muka umum secara bersama-sama.

Keberhasilan PN Ende menyelesaikan seluruh permohonan eksekusi ini menjadi bukti nyata bagi penegakan hukum. Sekaligus mempertegas peran pengadilan dalam memberikan keadilan yang nyata dan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat pencari keadilan.

Dengan pengenalan yang benar, anak akan melihat pengadilan sebagai tempat netral, yang berfungsi untuk melindungi hak hak semua orang.

Majelis Hakim membuktikan bahwa keadilan bukan hanya soal penghukuman melainkan juga guna mewujudkan pemulihan dan keharmonisan hubungan antar masyarakat.

Kedua belah pihak sepakat untuk menindaklanjuti diskusi ini melalui kerja sama resmi, termasuk pelaksanaan pelatihan dan sertifikasi etik bagi jurnalis yang melakukan peliputan di lingkungan peradilan.

Kegiatan ini merupakan momentum penting dan strategis serta menjadi tanggung jawab bersama dalam memperkuat sinergi lintas sektor demi mewujudkan dan mempercepat visi Indonesia Emas 2045.

Merujuk pada ketentuan Pasal 265 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, wewenang untuk memeriksa dan mengadili sengketa tata usaha TNI adalah pada Pengadilan Militer Tinggi.

Pengarahan dan pembinaan tersebut dilakukan dalam rangka meneruskan pesan Ketua Mahkamah Prof. Dr. Sunarto, S.H., M.H., yang menekankan tidak boleh ada pelayanan pengadilan transaksional.

Eksekusi bukan hanya soal administratif, tetapi wujud dari keadilan yang benar-benar dirasakan masyarakat.

Proses pengawasan biasanya memakan waktu satu sampai dua hari termasuk waktu tempuh dari Medan ke Balige. Namun, pengawasan kali ini hanya berlangsung dalam waktu empat jam.