MariNews - Berita

Pengarahan dan pembinaan tersebut dilakukan dalam rangka meneruskan pesan Ketua Mahkamah Prof. Dr. Sunarto, S.H., M.H., yang menekankan tidak boleh ada pelayanan pengadilan transaksional.

Eksekusi bukan hanya soal administratif, tetapi wujud dari keadilan yang benar-benar dirasakan masyarakat.

Proses pengawasan biasanya memakan waktu satu sampai dua hari termasuk waktu tempuh dari Medan ke Balige. Namun, pengawasan kali ini hanya berlangsung dalam waktu empat jam.

Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Living Law tersebut menjelaskan, penanganan tindak pidana adat, diutamakan diselesaikan secara musyawarah oleh Lembaga Masyarakat Adat bersama dengan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).

Kecintaan almarhum pada dunia ilmu hukum tidak hanya diwujudkan dalam profesinya sebagai hakim, tetapi juga melalui kontribusinya dalam literasi hukum.

Kehadiran dua hakim dari PN Pulau Punjung ini mencerminkan komitmen lembaga peradilan tingkat pertama dalam memperkuat kapasitas menghadapi tantangan hukum modern di era digital.

Masyarakat diharapkan bisa lebih terlibat dan tidak menghubungi aparatur PN Tual terkait penanganan perkara, sehingga tidak terjadi gratifikasi, suap, dan korupsi.

Para hakim harus terus memperbarui pemahaman mereka tentang dinamika sosial dan budaya masyarakat, karena hukum keluarga sangat erat kaitannya dengan norma-norma lokal.

Sayangnya, sistem e-Kinerja yang diterapkan saat ini belum sepenuhnya memahami karakter khas pekerjaan yudisial. Sistem ini justru menitikberatkan pada kepatuhan terhadap laporan administratif.

Meskipun menghadapi tantangan medan yang cukup jauh, pelaksanaan sidang berjalan lancar dan tertib. Kecamatan Permata Kecubung merupakan kecamatan terjauh dari Ibu Kota Kabupaten Sukamara.