MariNews - Berita

Kegiatan yang menjadi "court business" peradilan ini, bertujuan untuk memonitor jalannya pelayanan, mengidentifikasi kendala, dan memastikan para pencari keadilan mendapatkan pelayanan terbaik.

Para Ketua PTA yang baru diharapkan mampu menjadi motor penggerak bagi jajarannya untuk bekerja secara profesional, jujur, dan bertanggung jawab.

Para Hakim harus memegang teguh pedoman yang telah digariskan dalam Visi Mahkamah Agung yaitu "Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung".

Kehadiran para hakim yang baru saja dikukuhkan ini diharapkan mampu menjadi lembaran baru di Mahkamah Agung yang akan mewujudkan layanan berkeadilan kepada masyarakat.

Ketua Mahkamah Agung mengajak kepada seluruh pimpinan pengadilan, untuk meninggalkan legasi yang baik, agar kebaikan itu dikenang dan dicontoh oleh generasi penerus.

Peradilan Militer dituntut untuk mampu menjadi institusi hukum yang adaptif, profesional dan berintegritas tinggi.

Majelis Hakim mempertemukan kembali terdakwa dengan korban, yang akhirnya disepakati perjanjian antara keduanya.

Marwah kehakiman tidak pernah tegak, hanya dengan simbol-simbol formal atau kecerdasan rasional semata, melainkan wajib ditopang kekuatan jiwa yang berintegritas, jujur, adil, arif bijaksana, mandiri, bertanggung jawab, menjunjung tinggi harga diri, berdisiplin tinggi, rendah hati, dan profesional.

Keadilan sejati tidak cukup ditegakkan di ruang sidang, melainkan harus turut dirasakan di tengah masyarakat. Melalui tindakan sederhana namun bermakna seperti kurban.

Anti-SLAPP telah diatur dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.