“The worst temptation for mankind, in the epochs of dark night and universal perturbation, is to give up Moral Reason. Reason must never abdicate. The task of ethics is humble but it is also magnanimous in carrying the mutable application of immutable moral principles even in the midst of the agonies of an unhappy world, as far as there is in it a gleam of humanity.” – James H. Toner (Morals under the Gun: The Cardinal Virtues, Military Ethics, and American Society).
Memberagam (pluralizing) pada dasarnya adalah fenomena aktif realitas kehidupan yang tidak dapat ditolak. Filsuf dan juga ekonom Amartya Sen menggarisbawahi bahwa sebenarnya keberagaman bersifat melekat secara eksistensial (an sich) dalam diri manusia. Bagi Sen, individu tidak pernah singular.
Seseorang bisa menjadi seorang ayah, pegawai, olahragawan, ketua Rukun Tetangga (RT) pada saat yang bersamaan. Catatan yang diberikan Sen sebenarnya bukan masalah sederhana, karena sebelumnya identitas seseorang dianggap tunggal dan ajeg.
Yuval Noah Harari dalam Homo Deus: A Brief History of Tomorrow (2016) berada di koridor yang sama dengan Sen saat mengatakan bahwa bukan hanya dalam tataran kultural, tetapi secara biologis pun manusia majemuk. Sederhananya, Harari memberikan justifikasi atas klaim yang diajukan oleh Sen.
Titik temu budaya dan sains adalah geliat peradaban yang terhitung baru di paruh kedua abad 20. Di dekade 1970-an, Richard Dawkins mencoba mengangkat sebuah konsep yang dikembangkannya dari biologi evolusioner di karya seminalnya The Selfish Gene (1976). Dawkins mengklaim bahwa sama seperti kode genetik dalam makhluk biologis, kebudayaan juga dapat diwariskan dari generasi yang satu ke generasi yang lain lewat “meme”, semacam kode genetik kultural.
Sekitar tiga puluh tahun setelahnya, pakar hukum dan filsuf Jack M. Balkin (2001), melanjutkan pemikiran Dawkins. Balkin juga mengajukan klaim bahwa kebudayaan dimungkinkan oleh proses interaksi unit memetik kultural dengan tiga jalur simbiotik: parasitik, komensal, atau mutualis, sama seperti yang terjadi dengan spesies dalam biologi.
Keberagaman sebagai Hakikat, Bukan Pelengkap
Gerak argumentasi dari Sen-Harari-Dawkins-Balkin sebenarnya tidak akan bisa dijustifikasi bila kita tidak mengiriskan pemikiran mereka dengan Charles Darwin. Lepas dari perdebatan sengit tentang evolusi, gagasan yang diajukan oleh Darwin sifatnya fundamental.
Dalam buku yang menjadi salah pilar sains modern, On the Origin of Species by Means of Natural Selection, Darwin mengajukan sebuah teori yang revolusioner: kehidupan dimulai dengan kemampuan untuk beradaptasi dengan lingkungan yang sangat selektif, dan spesies mengalami mutasi untuk menghasilkan berbagai varian yang akan berhadapan dengan perubahan.
Bila pemikiran Darwin ini dipadatkan dalam satu kata, mungkin kata tersebut adalah memberagam. Menjadi beragam adalah sebuah strategi kemenyintasan yang sangat genting bagi spesies mana pun, karena lingkungan selalu berubah, dan hanya yang cocok (fit) yang akan bertahan: survival of the fittest.
Bertentangan dengan karakter destruktif dari evolusi, pemikir Rutger Bregman (2020) berargumen bahwa hanya karakter yang mampu menjalin kerja sama, entah yang sifatnya transaksional ataupun sukarela, yang dapat bertahan melewati seleksi alam; dan itu berarti yang fitur-fitur biologis harus bersifat afirmatif dan persuasif.
Bregman mengajukan konsep: survival of the friendliest, hanya yang mampu menjalin kerja sama tanpa bersikap destruktif yang akan bertahan melewati ketatnya saringan seleksi alam. Bregman pada dasarnya mencoba mengkritik pemikiran gagasan Hobbesian tentang manusia sebagai spesies yang membebani alam dengan jejaring ekologisnya, dan bukan sebaliknya. Artinya, bagi Bregman kerja sama tidak cukup tanpa afirmasi, dan memberagam dalam garis pemikirannya adalah sebuah disposisi majemuk yang sifatnya konstruktif.
Kompleksitas Memberagam dan Sengkarut Persoalannya
Memberagam bukan persoalan sederhana bila kita berbicara tentang masyarakat. Isaiah Berlin (2002) memberikan prasyarat dari kondisi untuk merangkul kemajemukan. Bagi Berlin, keberagaman tidak akan bisa tumbuh bila pola pikir yang dipergunakan bersifat monis, hanya dari satu dimensi saja.
Berbeda bukan hanya menghadirkan perbedaan, tetapi menerima disposisi bahwa ada berbagai takaran yang berbeda-beda (incommensurable) yang mungkin sulit untuk diseragamkan. Konsekuensi dari argumen Berlin ini adalah dalam sebuah masyarakat keberagaman tidak akan mungkin bisa dihadirkan bila hanya ada satu pakem standar (misalnya religi atau dogma tertentu) yang dijadikan tolak-ukur. Dengan kata lain, memberagam akan selalu memiliki risiko konflik dan benturan.
Untuk menghadapi benturan yang muncul karena perbedaan, Hannah Arendt (1958) mencoba mengangkat dua buah konsep: vita activa dan vita contemplativa. Dengan kata lain, kehidupan aktif dan reflektif.
Arendt mengkaji gagasan ini untuk menjelaskan mengapa totalitarianisme selalu berujung pada tindakan-tindakan di luar batas kemanusiaan, seperti misalnya yang dilakukan oleh Partai Nazi di Jerman. Bagi Arendt, memahami yang lain dalam perbedaan tidak bisa dilakukan secara rasional, tetapi juga dalam praksis dan praktik kehidupan sehari-hari.
Arendt memaparkan bahwa kehidupan aktif (vita activa) terdiri atas tiga dimensi: kerja, karya, dan aksi. Kerja dalam hubungannya dengan kebutuhan hidup, karya dalam karier, dan aksi dalam masyarakat.
Kegagalan negara-negara di Eropa untuk memahami dimensi inilah yang membuat despot seperti Adolf Hitler dapat mengaburkan sejarah dan meraih kekuasaan yang akhirnya menjadi bencana kemanusiaan.
Gagasan yang diajukan Arendt dapat kita terapkan untuk memahami kejahatan kemanusiaan yang dilakukan oleh rezim Pol Pot (Saloth Sar) di Kamboja dari tahun 1975-1979. Di masa ini, Pol Pot melakukan kudeta dan kemudian memerintah dengan teror untuk mengembalikan Kamboja ke “tahun nol” yang mengakibatkan terbunuhnya sekitar 2 (dua) sampai 3 (tiga) juta rakyat negara itu (Chandler, 1999).
Pol Pot terinspirasi dari Sosialisme Tiongkok yang ditafsirkan secara ekstrem. Bagi Pol Pot, untuk mengembalikan Kamboja ke masa kejayaannya, yang dibutuhkan adalah mewajibkan siapa pun menjadi petani, dan melabeli kaum intelektual, pebisnis, dan birokrat sebagai musuh bangsa.
Pol Pot menegasi elemen vita activa sehingga keberagaman justru menjadi bencana. Pendekatan rasionalitas Pol Pot lewat abstraksi “tahun nol” menyangkal kenyataan yang diangkat dalam pemikiran kosmopolitanisme Kwame Anthony Appiah (2005).
Bagi Appiah, aspek kultural yang melekat pada identitas tidak akan luntur dengan mudah, dan bila elemen ini dilepaskan secara paksa, yang terjadi adalah pengerasan blok-blok masyarakat yang sulit diakurkan kembali.
Kosmopolitanisme Appiah sejalan dengan pemikiran Komunitarianisme Will Kymlicka (2001). Bagi Kymlicka, negara tidak dapat memaksakan integrasi (assimilationism) atau mengambangkan geliat kultural (cultural laissez-faire). Menempuh kedua cara tersebut adalah bencana sosial yang akan merusak keutuhan masyarakat.
Keberagaman tidak akan menjadi potensi bila negara bersifat koersif dalam persoalan kultural atau sebaliknya, melepaskan tanggung jawab dan membiarkan berbagai konflik dan benturan mengasah pola interaksi dalam masyarakat. Dalam garis pemikiran Kymlicka, kebijakan kultural tidak dapat dilihat dalam kategori soft-politics yang sifatnya komplementer.
Kymlicka mengatakan bahwa: “Unless supplemented and constrained by minority rights, state nation-building is likely to be oppressive and unjust. On the other hand, where these minority rights are in place, then state nation-building can serve a number of legitimate and important functions” (Kecuali dilengkapi dan dibatasi oleh hak-hak minoritas, pembangunan bangsa oleh negara cenderung bersifat menindas dan tidak adil. Sebaliknya, apabila hak-hak minoritas tersebut dijamin, maka pembangunan bangsa oleh negara dapat menjalankan sejumlah fungsi yang sah dan penting) (Kymlicka, 2001:3-4).
Keberagaman sebagai Aset Keberbangsaan Jangka Panjang
Pengadilan untuk memulihkan rajut kebangsaan di Kamboja tidak pernah benar-benar tuntas, karena upaya untuk mengadili para petinggi Khmer Merah, partai yang menjadi kendaraan politik Pol Pot, termasuk berbagai petinggi partainya mengalami berbagai hambatan.
Pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM) untuk menyelesaikan kasus pembantaian di Kamboja baru dimulai 24 tahun setelah rejim Pol Pot di bawah bendera partai Khmer Merah jatuh di tahun 1979. Extraordinary Chambers in the Courts of Cambodia (ECCC) dibentuk setelah melalui proses negosiasi yang panjang, dan selama lembaga ini bekerja, hanya lima tokoh yang berhasil diadili dan dijatuhi hukuman: Ieng Sary, Ieng Thirith, Nuon Chea, Khieu Samphan, dan Duch (Kaing Guek Eav).
Bahkan Duch, yang terbukti membantai 15.000 orang di penjara S-21 Tuol Sleng, dijatuhi hukuman 35 tahun penjara. Bahkan Pol Pot tidak pernah diadili dan meninggal pada tahun 1998 di pelariannya di belantara Anlong Veng, Kamboja (Brinkley, 2011; Sok-Kheang, 2021).
Pada akhirnya, pengalaman sejarah Kamboja memperlihatkan bahwa keberagaman bukanlah beban yang harus diseragamkan, melainkan fondasi yang harus diakui dan dikelola secara adil. Ketika negara menolak kemajemukan dan memaksakan satu bentuk identitas tunggal, yang lahir bukanlah persatuan, tetapi kekerasan dan pemiskinan kemanusiaan.
Sebaliknya, ketika perbedaan diperlakukan sebagai kenyataan ontologis dan sekaligus sumber daya sosial, keberagaman dapat bertransformasi menjadi modal keberbangsaan jangka panjang. Ia memungkinkan masyarakat membangun daya lenting terhadap perubahan, memperluas ruang dialog, serta menciptakan mekanisme koreksi terhadap kecenderungan koersif kekuasaan.
Dengan demikian, memberagam bukan sekadar deskripsi tentang kondisi manusia, melainkan prasyarat bagi keberlanjutan politik dan moral suatu bangsa. Keutuhan nasional tidak lahir dari penyeragaman, tetapi dari kemampuan merawat perbedaan dalam kerangka institusional yang menjamin martabat setiap warga.
Referensi
- Appiah, Kwame Anthony. The Lies That Bind: Rethinking Identity. New York: Profile Books, 2018.
- Arendt, Hannah. The Human Condition. Chicago: University of Chicago Press, 1958.
- Balkin, Jack M. Cultural Software: A Theory of Ideology. New Haven, CT: Yale University Press, 1998.
- Berlin, Isaiah. Liberty: Incorporating Four Essays on Liberty. Edited by Henry Hardy. Oxford: Oxford University Press, 2002.
- Bregman, Rutger. Humankind: A Hopeful History. London: Bloomsbury Publishing, 2020.
- Brinkley, Joel. Cambodia’s Curse: The Modern History of a Troubled Land. New York: PublicAffairs, 2011.
- Chandler, David P. Voices from S-21: Terror and History in Pol Pot’s Secret Prison. Berkeley: University of California Press, 1999.
- Darwin, Charles. On the Origin of Species by Means of Natural Selection. London: John Murray, 1859.
- Dawkins, Richard. The Selfish Gene. Oxford: Oxford University Press, 1976.
- Harari, Yuval Noah. Homo Deus: A Brief History of Tomorrow. London: Vintage, 2016.
- Kymlicka, Will. Politics in the Vernacular: Nationalism, Multiculturalism, and Citizenship. Oxford: Oxford University Press, 2001.
- Ly Sok-Kheang. “The Final Years and Death of Saloth Sar, aka Pol Pot.” Southeast Asia Globe, April 15, 2021.
- Sen, Amartya. Identity and Violence: The Illusion of Destiny. New York: W. W. Norton & Company, 2006.
- Toner, James H. Morals under the Gun: The Cardinal Virtues, Military Ethics, and American Society. Lexington: University Press of Kentucky, 2000.