Muhammad Afif
Hakim, akademisi, dan peneliti
Penulis meraih gelar Doktor Ilmu Hukum dari Universitas Andalas dan juga merupakan Hakim Peradilan Tata Usaha Negara. Saat ini penulis berkiprah sebagai Hakim Yustisial pada Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung, serta aktif sebagai akademisi dan peneliti. Selain itu, penulis juga merupakan pendiri dan Ketua Dewan Pakar di Center for Strategic and Legal Studies (CSLS) serta anggota Editorial Board Journal of Social Politics and Humanities (JSPH). Tulisan yang disampaikan adalah pendapat pribadi berdasarkan penelitian, dan tidak mewakili pandangan institusi.
Menjawab Kritik Anarkisme tentang Otoritas Hierarkisme
Kepatuhan manusia pada birokrasi, entah yang sifatnya monarkis atau demokratis, hanya dimungkinkan oleh keberadaan otoritas tekstual-ideologis.
Menjawab Kritik Anarkisme tentang Otoritas Hierarkisme
Kepatuhan manusia pada birokrasi, entah yang sifatnya monarkis atau demokratis, hanya dimungkinkan oleh keberadaan otoritas tekstual-ideologis.
Aturan tanpa Otoritas
Sebelum manusia bercocok tanam, struktur kekuasaan bersifat anarkis. Anarkisme adalah “rules without rulers” (aturan tanpa otoritas penegak aturan).
Aturan tanpa Otoritas
Sebelum manusia bercocok tanam, struktur kekuasaan bersifat anarkis. Anarkisme adalah “rules without rulers” (aturan tanpa otoritas penegak aturan).
Dimensi Keutuhan Hakim Kompeten
Sosok Bao Gong adalah idealisasi integritas dari profesi seorang hakim yang dicita-citakan masyarakat.
Monopoli dan Monopolisasi Korporasi
Tugas hukum adalah memastikan bahwa monopoli atau oligopoli tidak menjadi preseden bagi praktik bisnis, karena menyangkut kesejahteraan warga.
Tarik Ulur Perang Tarif Skala Global
Tantangan terbesar bagi hukum internasional bukan lagi sekadar menertibkan perang bersenjata atau menimbang dilema moralnya, tetapi merumuskan kerangka normatif yang mampu menjawab agresi ekonomi, politik, dan hukum yang kini menjadi medan perang utama abad ke-21.
Berkesadaran Mematuhi Hukum
Kesadaran hukum, dalam hal ini, bukanlah hasil dari paksaan ataupun sekadar reaksi, melainkan pilihan reflektif yang meneguhkan manusia sebagai pelaku rasional sekaligus entitas moral dalam tatanan yuridis.
Skala Juridis Timbangan Ekonomi Hak Cipta
Kekayaan intelektual (KI) cenderung menjadi perpanjangan tangan Barat terhadap ekspansi gelombang kapitalisme keempat dalam struktur ekonomi neoliberal.
Kepemilikan dan Tantangan Ekologis
Dalam menghadapi dinamika ekologis yang semakin kompleks, konsep kepemilikan tidak lagi dapat direduksi hanya pada relasi privat antara individu dan benda.