Mengapa UU Jabatan Hakim Tak Bisa Ditunda Lagi? : Sebuah Refleksi Menyambut Tahun Baru Legislasi

Kemandirian anggaran bukan sekedar isu administratif, ini adalah jantung dari prinsip pemisahan kekuasaan (separation of powers) yang menjadi tulang punggung negara hukum

Musyawarah Nasional (MUNAS) XXI Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) yang akan digelar pada 14–16 Desember 2025, harus kita pandang sebagai momentum penentuan historis.

Perubahan dalam hukum seringkali merupakan respons terhadap perubahan realitas sosial.

“Hakim adalah wajah keadilan. Melindungi hakim berarti menjaga cahaya keadilan agar tak padam di tengah gelapnya ancaman.”

Mahkamah Agung Republik Indonesia telah menunjukkan kepemimpinan progresif dalam transformasi digital melalui e-Court, e-Litigation, Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), dan Direktori Putusan yang telah memberikan transparansi dan efisiensi luar biasa.