Adji Prakoso Adji Prakoso Hakim PN Sampang

Penulis menyelesaikan pendidikan Strata 1 hukum dari Fakultas Hukum Universitas Udayana dan Strata 2 dari Magister Ilmu Hukum Universitas Jambi. Selain bertugas sebagai Hakim PN Sampang, penulis juga aktif sebagai kontributor daerah MARINews, penulis jurnal ilmiah di berbagai platform dan terlibat penelitian, yang diselenggarakan Pusat Strategi Kebijakan Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI. Penulis juga aktif sebagai pengajar dan narasumber kegiatan ilmiah di berbagai universitas, instansi pemerintah dan organisasi profesi hukum, serta terlibat aktivitas ilmiah lainnya, seperti juri internal moot court (peradilan semu). Sebelum menjadi hakim, penulis memiliki background jurnalistik dan pernah menjadi wartawan, pada salah satu media cetak di Bali.

Konten
Rabu, 23 April 2025 18:01 WIB

Jaga Wibawa Peradilan, Hakim, dan Aparatur Peradilan dapat Laporkan Aparatur Nirintegritas

Hakim dan aparatur peradilan berintegritas, wajib mengambil langkah aktif menegakkan integritas di satuan kerjanya. Integritas tidak boleh berhenti hanya di pribadi seorang hakim dan aparatur peradilan.

Rabu, 23 April 2025 12:26 WIB

KPT Surabaya Terima Kunjungan PKDN Sespimti TNI/Polri, Bahas Apa?

Perwira TNI dan kepolisian yang hadir berjumlah tujuh orang dari Perwira Pendamping Peserta Didik PKDN Sespimti dan sembilan perwira menengah TNI/Polri sebagai peserta PKDN Sespimti serta dua perwira dari tim supervisi PKDN Sespimti.

Rabu, 23 April 2025 06:12 WIB

Mahkamah Agung Melangkah Progresif,  Bongkar Pimpinan Pengadilan dan Hakim di Jakarta serta Kota Besar Lainnya

Seluruh warga peradilan Indonesia, meyakini langkah progresif dan cepat pimpinan Mahkamah Agung RI melakukan perubahan formasi pimpinan pengadilan dan hakim di Jakarta beserta kota besar lainnya tersebut, akan membawa angin perubahan di lingkungan peradilan.

Selasa, 22 April 2025 15:44 WIB

Yurisprudensi MA RI: Kedudukan Fotokopi Surat dalam Pembuktian Perdata

Surat fotokopi secara praktik dapat digunakan dan mempunyai nilai pembuktian, selama diakui kebenarannya oleh pihak lawan dalam suatu perkara perdata.

Senin, 21 April 2025 11:23 WIB

Retnowulan Sutantio: Hakim, Akademisi, dan Tokoh Antikorupsi Keturunan Tionghoa

Kecerdasan dan keteguhannya yang tidak bisa dibeli, membawa Retnowulan terpilih sebagai Hakim Agung RI. Retnowulan dikenal sebagai pribadi yang sederhana. Sejak muda sampai di usia tuanya, masih menggunakan kendaraan umum saat bepergian ke suatu tempat.

Kamis, 17 April 2025 14:41 WIB

Keluarga Benteng Pertahanan Lawan Korupsi, DyK Jawa Timur Berikan Penguatan Hidup Sederhana dan Antikorupsi

Program pemahaman dan penguatan antikorupsi yang dilakukan DyK daerah Jawa Timur, dilakukan dengan safari ke beberapa DyK cabang di wilayah Jawa Timur, Rabu (16/4).

Rabu, 16 April 2025 18:17 WIB

Cegah Judicial Corruption, Ketua PT Surabaya Gerak Cepat Lakukan Pembinaan Satuan Kerja

Pengadilan Tinggi Surabaya yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas dan layanan peradilan umum tingkat pertama, khususnya di wilayah Jawa Timur, terus melaksanakan pembinaan dan pengawasan.

Rabu, 16 April 2025 14:07 WIB

Panitera MA, Sekretaris MA sampai Mantan Wakil Ketua KPK Lulus Administrasi Calon Hakim Agung

Beberapa tokoh ternama dan insan peradilan dinyatakan lulus administrasi setelah dilakukan penelitian atau verifikasi berkas persyaratan calon Hakim Agung RI.

Rabu, 16 April 2025 11:51 WIB

KRMT Wongsonegoro: Pendiri Jong Java, Hakim Sampai Waperdam RI

Dedikasi Wongsonegoro untuk perjuangan kemerdekaan dan kemajuan Indonesia, membuat sosoknya dianugrahi beragam tanda jasa oleh Pemerintah Indonesia.

Selasa, 15 April 2025 11:14 WIB

KPT Surabaya Tegaskan Aparatur Pengadilan Wajib Jaga Integritas

Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya menegaskan kepada kepada Ketua Pengadilan Negeri, Wakil Ketua Pengadilan Negeri, para hakim, panitera, panmud, dan panitera pengganti di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Surabaya, untuk menjaga integritas dan kode etik dalam kehidupan keseharian. Jangan sampai terjadi kembali peristiwa yang merusak citra dan marwah lembaga peradilan.