Adji Prakoso
Hakim PN Sampang
Penulis menyelesaikan pendidikan Strata 1 hukum dari Fakultas Hukum Universitas Udayana dan Strata 2 dari Magister Ilmu Hukum Universitas Jambi. Selain bertugas sebagai Hakim PN Sampang, penulis juga aktif sebagai kontributor daerah MARINews, penulis jurnal ilmiah di berbagai platform dan terlibat penelitian, yang diselenggarakan Pusat Strategi Kebijakan Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI. Penulis juga aktif sebagai pengajar dan narasumber kegiatan ilmiah di berbagai universitas, instansi pemerintah dan organisasi profesi hukum, serta terlibat aktivitas ilmiah lainnya, seperti juri internal moot court (peradilan semu). Sebelum menjadi hakim, penulis memiliki background jurnalistik dan pernah menjadi wartawan, pada salah satu media cetak di Bali.
Mahkamah Agung RI Usulkan Berbagai Ketentuan Penting dalam Penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Living Law
Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Living Law tersebut menjelaskan, penanganan tindak pidana adat, diutamakan diselesaikan secara musyawarah oleh Lembaga Masyarakat Adat bersama dengan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).
Yurisprudensi MA RI: Gugatan Ganti Rugi Kepada Pelapor Tindak Pidana
Bilmana terdapat gugatan perdata kepada pelapor atau pengadu dugaan tindak pidana, maka gugatannya dapat dinyatakan ditolak.
Catatan Eksekusi Hukuman Mati Dari Era Kolonial Sampai KUHP Baru
Berdasarkan ketentuan Pasal 99 Ayat 1 sampai 3 KUHP baru, eksekusi pidana mati baru dapat dilakukan, setelah penolakan grasi terpidana oleh presiden. Pelaksanaannya tidak dilakukan di hadapan masyarakat secara luas.
Sejarah PN Makassar, Dari Raad Van Justitia Sampai Mengadili Dugaan Pelanggaran HAM Berat
Gedung pengadilan di Indonesia, tidak sedikit dibangun sejak zaman kolonial. Bahkan hingga saat ini, masih aktif dipergunakan sebagai tempat masyarakat mencari keadilan.
Oemar Seno Adji, Ketua MA RI Ke-5 dan Peletak Dasar Kaidah Hukum Pers Indonesia
Dedikasinya untuk masyarakat dan negara, khususnya lewat penegakan hukum dan pengembangan pengetahuan di bidang hukum, membawa namanya diabadikan menjadi nama ruangan di Mahkamah Agung RI dan ruang sidang berbagai pengadilan.
Maria Ulfa Santoso: Perempuan Pertama Peraih Gelar Meester in de Rechten di Indonesia dan Pencetus Awal UU Tenaga Kerja
UU Perburuhan tersebut, dinilai progresif sesuai zamannya dan melindungi hak tenaga kerja dari kesewenangan pemberi kerja.
Mediator Non Hakim, Pimpin Mediasi Perkara Ijazah Jokowi di Pengadilan Negeri Surakarta
Mediasi akan berlangsung paling lama 30 hari sejak penetapan perintah mediasi dan sesuai kesepakatan para pihak dapat diperpanjang kembali, maksimal 30 hari lagi.
Gelar Konsultasi Publik, MA Siapkan Regulasi Penyelesaian Sengketa Likuidasi Perbankan dan Asuransi
Langkah yang dilakukan Mahkamah Agung ini, diharapkan dapat meningkatkan kontribusi dalam upaya peningkatan kemudahan berusaha Indonesia dalam Business Ready Index.
Suiker Wet 1870 (UU Gula): Cikal Bakal Pengakuan Hak Milik Atas Tanah dan Penanaman Modal Asing
Terbitnya UU Gula berakibat meningkatnya stok gula di Hindia Belanda dan Hindia Belanda dikenal secara global sebagai negara penghasil gula terbanyak kedua di dunia, setelah Kuba di benua Amerika.
Karo Humas MA RI: Penguatan Mediator Nonhakim, Solusi Penyelesaian Sengketa Berkeadilan
Mediasi di pengadilan masih didominasi mediator berlatar belakang hakim, karena belum ada aturan teknis atau fasilitas yang mendukung keterlibatan dan penguatan mediator nonhakim.