Ketentuan hukum tersebut, lahir untuk berikan pedoman ikatan antara pengusaha dengan pekerja bumiputera era kolonial, terutama yang bekerja pada sektor perkebunan atau industri di Hindia Belanda.

Ordonansi Sekolah Liar 1932, ditenggarai sebagai upaya menghambat sekolah Taman Siswa dan sekolah swasta bumiputera lainnya. Pemerintah kolonial menilai sekolah-sekolah tersebut, menularkan semangat nasionalisme dan antipenjajahan.

Awal peraturan perundang-undangan kolonial, yang mengatur pelaksanaan haji adalah Ordonansi Penyelenggaraan Haji 1859, yang tercatat dalam Staatsblad No. 42 Tahun 1859.

Dalam jangka waktu sewa menyewa, perbaikan benda yang disewa adalah tanggung jawab pihak yang menyewakan, kecuali perbaikan kecil yang jadi kewajiban penyewa.

Benda yang sudah dijadikan jaminan hutang kepada bank, tidak didapat dijatuhkan sita jaminan.

Putusan arbitrase bersifat final dan mengikat, sebagaimana diatur dalam Pasal 62 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Artinya, putusan tidak dapat diajukan banding atau kasasi di pengadilan.

Dalam catatan nasional, pembatasan anak untuk bekerja telah ada sejak era Hindia Belanda. Pemerintah jajahan saat itu, telah membentuk Ordonansi Pembatasan Kerja Anak dan Kerja Malam Bagi Wanita.

Para advokat wajib menghormati proses peradilan yang berlangsung dan jangan sampai terulang tindakan premanisme di ruang sidang, yang merusak marwah dan keluhuran profesi hukum.

Kaidah hukum pertimbangan Putusan Mahkamah Agung RI tersebut, menjelaskan, bilamana terjadi perceraian, anak yang masih dibawah umur, pemeliharaan anak seyogianya diserahkan pada orang terdekat dan akrab dengan si anak, yakni ibunya.

Sosialisasi tersebut bekerja sama dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, dilakukan secara daring, dengan mengundang seluruh pimpinan pengadilan di berbagai lingkungan peradilan, yang berada di bawah Mahkamah Agung RI.