Andi Ramdhan Adi Saputra
Hakim PN Magetan
Penulis menyelesaikan pendidikan hukumnya di Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin. Sebelum aktif sebagai hakim, penulis tercatat sebagai dosen tetap di IAIN Parepare dan dosen tamu di beberapa kampus, yang mengajar mata kuliah dasar-dasar ilmu hukum, hukum acara pidana, dan hukum acara perdata. Selain itu, penulis juga aktif memberikan kursus hukum di lembaga pendidikan dan pelatihan. Saat ini aktif menulis di berbagai media dan tercatat sebagai kontributor di platform MARINews.
Lantik Ketua Pengadilan Negeri, KPT Surabaya: Ekspektasi Publik Tinggi terhadap Layanan Peradilan
Saat ini publik memiliki ekspektasi yang tinggi terhadap layanan peradilan, termasuk di PN tingkat pertama. Sehingga sebagai KPN dituntut untuk responsif.
Lantik KPN Surabaya, KPT Ingatkan Integritas dan Kualitas Kepemimpinan
“PN Surabaya adalah etalasenya Jawa Timur, jadi baik buruknya peradilan di Jawa Timur, PN Surabaya sangat memiliki peranan yang sangat besar di dalamnya
Lebih Berat dari Tuntutan, ini Vonis PN Magetan terhadap Residivis Pencurian
Terdakwa terbukti secara kumulatif melanggar pasal Pasal 363 ayat (1) ke 1 dan Pasal 378 KUHP, yakni pasal pencurian dalam keadaan memberatkan dan penipuan.
Kepala BSDK MA: Hakim itu Berpikir bukan Sekedar Menghafal Pasal
Ia juga mengingatkan terkait mengedepankan restorative justice dengan penjatuhan tindakan sedangkan penjara merupakan upaya terakhir.
Kepala BSDK MA: Hakim itu Berpikir bukan Sekedar Menghafal Pasal
Ia juga mengingatkan terkait mengedepankan restorative justice dengan penjatuhan tindakan sedangkan penjara merupakan upaya terakhir.
KPN Magetan Lantik Pejabat Teknis dan 9 PPPK
Dengan pengucapan sumpah tersebut, para pejabat yang dilantik menegaskan komitmennya untuk menjalankan tugas dengan integritas, profesionalisme, dan dedikasi tinggi
Perkuat Pengembangan SDM, PN Magetan dan FH Unesa Teken Kerja Sama
PN Magetan dan FH Unesa teken kerja sama pengembangan SDM. Mahasiswa FH Unesa dapat magang di PN Magetan, sementara aparatur PN berkesempatan lanjut studi S2 di Unesa.
Yurisprudensi: Larangan Surat Kuasa Mutlak dalam Jual Beli Tanah
Penerapannya kuasa dapat berupa kuasa khusus dan kuasa umum. Kuasa khusus diatur pada Pasal 1795 KUH Perdata.
Yurisprudensi: Larangan Surat Kuasa Mutlak dalam Jual Beli Tanah
Penerapannya kuasa dapat berupa kuasa khusus dan kuasa umum. Kuasa khusus diatur pada Pasal 1795 KUH Perdata.
Ketua PN Magetan Menyerahkan SK kepada PPPK
Ketua PN Magetan berpesan agar dengan diterimanya SK pengangkatan ini, para pegawai tetap menjaga perilaku dan sikap baik.